Category: Infrastruktur

Jakarta,Gpriority- Guna memulihkan ekonomi Indonesia, Kementerian PUPR seperti dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya secara tertulis pada Rabu pagi (30/12/2020) melarang semua proyek properti dan kontruksi termasuk yang berada di bawah naungan PUPR untuk menggunakan barang impor. “ Pelarangan ini berlaku mulai tahun 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan adanya pelarangan ini otomatis kebutuhan akan barang lokal semakin meningkat, sehingga lapangan kerja baru bisa tercipta. Hal inilah yang Presiden Jokowi arahkan kepada Kementerian PUPR ,” ucap Basuki. Tak hanya itu untuk membuka lapangan pekerjaan baru di…

Read More

PAREPARE, Gpriority — Prestasi inovasi Kota Parepare mendapatkan reward terbesar di Sulsel Rp. 55 miliar lebih, berupa DID yang akan masuk di batang tubuh APBD Kota Parepare 2021 akan datang. Memanfaatkan dana itu, Pemkot berinisiatif membangun Ikon baru bernuansa religius di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare berencana membangun sebuah masjid terapung yang dirancang berarsitektur megah dan representatif pada 2021 akan datang. Masjid yang dibangun ini tetap menginspirasikan sosok BJ Habibie, dan semakin memperkuat Parepare sebagai Kota Santri dan Ulama, Kota Religius. Pembangunan masjid ini adalah berkah dari reward Dana Insentif…

Read More

Jakarta,Gpriority- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Jawa III, Mochamad Mulya Permana dalam siaran persnya beberapa waktu yang lalu menyatakan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah di tahun sebelumnya telah mengalokasikan bedah rumah di Provinsi Jawa Tengah berjumlah sebanyak 15.450 unit. Namun di tahun 2020, Kementerian PUPR kembali menambah alokasi bedah rumah sebanyak 2.000 unit rumah untuk masyarakat di Kabupaten Pemalang (1.501 unit), Kabupaten Temanggung (220 unit), Kabupaten Sragen (149 unit), Kabupaten Magelang (120 unit), dan Kota Semarang (10 unit). “Adanya…

Read More

Garut,Gpriority- Guna mempercepat pembangunan Jawa Barat (Jabar) bagian Selatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas menggelar kunjungan ke Jawa Barat. Tak hanya kunjungan, pada Selasa (27/10/2020), Suharso Monoarfa menggelar Rapat Kerja bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran di Garut,Jawa Barat. Dalam siaran pers yang dikirim humas Bappenas pada Selasa malam (27/10), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa di dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, dirinya bersama Ridwan Kamil membahas mengenai strategi pembangunan Jawa Barat, utamanya Jawa Barat bagian selatan, yang mencakup lima sektor pembangunan yakni…

Read More

Pasir merupakan material butiran yang sering dipakai dalam konstruksi bangunan, mebel, maupun kerajinan. Pasir memiliki warna sesuai dengan jenis dan asal pembentukannya. Seperti yang kita ketahui pasir sangat penting dan cukup berpengaruh sebagai bahan material bangunan yang dicampurkan dengan perekat semen. Bisa dikatakan pasir banyak digunakan dari struktur paling bawah hingga struktur paling atas suatu bangunan. Pasir sendiri terbentuk dari silikon dioksida, untuk di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya terbentuk dari batu kapur. Butiran pada pasir, umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter.  Berikut beberapa jenis pasir yang biasa…

Read More

Jakarta,Gpriority- Dalam Rapat Terbatas yang berlangsung pada 11 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan utama terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah berakhir pada 2019 lalu. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus, kedua, perlunya semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru, dan ketiga, kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat perlu dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat sehingga menghasilkan rumusan kebijakan terbaik agar Papua…

Read More

GPRIORITY, NUNUKAN -PT Kayan Hidro Power Nusantara sebagai pemegang proyek bendungan menjadwalkan rencana konsultasi publik tahap relokasi masyarakat desa terdampak pembangunan bendungan pada tahun 2021. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, meminta pelaksanaan relokasi warga yang terdampak proyek pembangunan bendungan pelaksanaannya harus betul-betul terperinci. Terutama tahap relokasi masyarakat desa terdampak pembangunan bendungan. ” Sebelum melaksanakan konsultasi publik harus dipastikan titik lokasi dan persyaratannya dipenuhi.terutama tentang Amdal. Nah ini yang harus mereka pastikan. Jadi, ada hal-hal yang mungkin ditarik kebelakang menjadi ke depan. Karena biasanya, ketika tim Amdal turun ke lapangan,…

Read More