Terkendala Data,Pemerintah Belum Menyalurkan Jaring Pengaman Sosial

Terkendala Data,Pemerintah Belum Menyalurkan Jaring Pengaman Sosial

Jakarta,Gpriority- Karena terkendala pendataan pekerja informal yang terdampak virus Corona Pemerintah belum dapat memastikan sistem penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net). Berdasarkan himbauan presiden, dari total anggaran Covid-19 sebesar Rp.405,1 triliun, sebanyak Rp.110 di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran ini masih berbentuk gelondongan karena pihaknya masih mencari data pekerja di sektor informal. “Data mengenai itu belum lengkap. Indonesia tidak seperti negara lain yang NIK-nya sudah lengkap,” ujar Sri Mulyani, Rabu (1/4/2020). Oleh sebab itu,…

Read More

Pemerintah Mengingatkan Perusahaan Wajib Bayar THR

Pemerintah Mengingatkan Perusahaan Wajib Bayar THR

Jakarta,Gpriority-Meskipun wabah covid-19 melanda Indonesia sehingga membuat sejumlah karyawan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) namun pemerintah seperti dituturkan Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (2/4/2020) mengingatkan bahwa perusahaan tetap wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan. “ Dalam Rapat Terbatas terkait Mudik pada Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo juga membahas terkait dengan kesiapan sektor usaha membayar THR karena berdasarkan undang-undang diwajibkan. Untuk itulah Kementerian Tenaga Kerja akan…

Read More

Azwar Anas: Tiga Kebijakan yang Bisa Diterapkan Pemda untuk Perkuat Program Stimulus dari Pusat

Azwar Anas: Tiga Kebijakan yang Bisa Diterapkan Pemda untuk Perkuat Program Stimulus dari Pusat

Jakarta,Gpriority-Kebijakan stimulus yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah penyebaran virus corona (Covid-19) mendapat dukungan positif dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan mengajak pemerintah daerah untuk menyiapkan program pendukung dari kebijakan tersebut. Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam siaran persnya pada Rabu Sore (1/4) mengatakan,apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. “Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah,” ujar Anas Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan…

Read More

Rp.405,1Triliun Untuk Penanganan Virus Corona

Rp.405,1Triliun Untuk Penanganan Virus Corona

Jakarta,Gpriority-Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara Indonesia. Keadaan genting inilah yang membuat pemerintah seperti dituturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers yang digelar Selasa (31/3) tidak tinggal diam. Ini pula yang pada akhirnya memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. “Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa kebutuhan yang mendesak maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu,”…

Read More

Ekonomi Rakyat Alasan Jokowi Memilih PSBB Dibanding Lockdown

Ekonomi Rakyat Alasan Jokowi Memilih PSBB Dibanding Lockdown

Jakarta,Gpriority-Dalam siaran persnya pada saat meninjau kesiapan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020) Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown. Menurut Jokowi yang menjadi alasannya adalah ekonomi. “Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak,” ujar Jokowi. Untuk itulah Jokowi meminta agar masyarakat disiplin dalam menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan publik mulai mempertanyakan alasan pemerintah…

Read More

Kepala BPS: Inflasi Bulan Maret Cukup Terkendali

Kepala BPS: Inflasi Bulan Maret Cukup Terkendali

Jakarta,Gpriority-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam siaran persnya yang disiarkan youtube pada Rabu (1/4) mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas di bulan Maret 2020 secara umum mengalami kenaikan. Namun, kenaikan harga tersebut dianggap lebih landai dibanding bulan-bulan sebelumnya. “Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, kenaikan komoditas itu tidak terlalu berpengaruh banyak ke inflasi. Sebab, inflasi bulan Maret sebesar 0,10 persen,” ujar Suhariyanto. Lebih lanjut dikatakan Suhariyanto, dari angka ini dirinya mengambil kesimpulan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 cukup terkendali. Kalau dibandingkan dengan bulan Februari 2020, angka inflasi di bulan Maret juga…

Read More

Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Bisa Minus 0,4 persen

Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Bisa Minus 0,4 persen

JAKARTA – Skenario terburuk pelemahan ekonomi Indonesia akibat wabah Covid-19 diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 2,3 persen. Bahkan skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4 persen. “Kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, berpotensi menekan lembaga keuangan,” ujarnya. Sri mengungkapkan, hal itu terjadi pada berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Konsumsi rumah tangga turun, bisa mencapai 2,60 persen, bahkan investasi juga turun. Di sektor konsumsi rumah tangga terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat…

Read More