Category: Nasional

Sebagai kabupaten yang terbilang masih muda dan berkembang, Mahakam Ulu memerlukan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelayanan pemerintahan agar dapat berjalan baik dan benar. Hal inilah yang disadari betul oleh DPRD Mahakam Ulu dengan mengajukan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada Pemerintah Kabupaten. Menurut Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mahulu Dalmasius, SH.,MH saat menyampaikan Nota pengantar penjelasan tentang Sepuluh Ranperda inisiatif DPRD tahun 2021 mengatakan, Pemerintah memerlukan produk hukum daerah yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ” Untuk itulah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)…

Read More

Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Bupati H.M. Sukamta pada Rabu (23/6) menyampaikan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Adapun Raperda yang dimaksud,Raperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH), Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Tala kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Bupati Sukamta, Raperda RPLH wajib disampaikan dikarenakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan dalam suatu sistem terpadu yang terencana dengan baik dan dilaksanakan…

Read More

Jakarta,Gpriority-Senin (26/7/2021) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Milad (Ulang Tahun) yang ke-46. Nampak hadir dalam Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Dasco Ahmad mengucapkan selamat milad ke-46 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dirinya berharap, ulama bisa terus bersinergi dengan pemerintah (umaro) dalam mengurusi berbagai persoalan bangsa, terutama dalam penanganan pandemi Covid 19. “Saya harap ulama bisa menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ulama harus turut serta mengedukasi umat agar selalu disiplin dalam menghadapi ancaman Covid 19,” kata Dasco. Dasco ingin, para ulama terus…

Read More

Labuha, Gpriority – 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, telah memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di https://elhkpn.kpk.go.id. Johra Damu, SE, Sekertaris DPRD (Sekwan) Halmahera Selatan, mengapresiasi lembaga KPK yang telah mengeluarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khususnya anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. “LHKPN 30 anggota DPRD Halmahera Selatan dengan tingkat kepatuhan dan ketepatan sudah 100 persen dalam proses penginputan online di situs resmi KPK,” ujar Johra, Rabu (13/01/2021). Menurut…

Read More

Widya Hastuti dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat sejak 18 Oktober 2019. Ia dikenal sebagai sosok yang perhatian dan peduli kepada masyarakatnya juga berkomitmen memajukan Kabupaten Melawi. Adapun kepeduliannya terhadap masyarakat dapat dilihat dari kunjungan kerja yang kerap dilakukan oleh Widya. Salah satunya, ketika Widya bersilahturahmi ke Desa Hulu, Kecamatan Menukung (23/3/2020). Dalam kunjungan tersebut Ia mendengar keinginan, aspirasi, dan juga kritikan dari masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara dalam membenahi daerah yang Ia pimpin. Selain itu, selama masa pandemi Covid-19 ini, Widya Hastuti juga memberikan…

Read More

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jakarta yang telah melakukan pergeseran APBD 2021untuk dialokasikan bagi Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu Zita, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya, sudah 14 hari pascapemberlakuan PPKM darurat, masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. “Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Masih banyak yang belum kembali bekerja dan belum mempunyai penghasilan akibat dampak dari andemi Covid-19 ditambah lagi saat ini PPKM darurat,” ujar Zita ,…

Read More

Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan di perpanjang Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak  kebijakan ini. Pemerintah harus menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang berakhir 20 Juli, sehingga masyarakat ada gambaran dalam merencanakan aktifitasnya.  Dalam siaran pers DPR RI, Sabtu (17/7/2021), Puan mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima…

Read More