Category: Politik

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020. Guna mendukung persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato telah menyiapkan dana sebesar Rp.18,5 Miliar. Menurut Wakil Bupati Amin Haras usai menggelar rapat terkait evaluasi persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 melalui video conference di Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato pada Senin (6/7/2020), dana tersebut merupakan hasil usulan dari KPU. Dan pada bulan Juli ini, seperti dituturkan Amin sudah dicairkan pemkab sebesar 40 % atau Rp.7 Miliar sesuai intruksi dari Kemendagri. “ Juni…

Read More

Sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan KPU serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang awalnya akan berlangsung pada 23 September 2020 diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.⁣⁣ Keputusan penundaan pesta demokrasi yang melibatkan 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, ternyata tetap menyimpan persoalan yang cukup kompleks, yakni masih mewabahnya pandemi Covid 19 di segenap daerah di tanah air. Meski demikian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) seperti dituturkan…

Read More

Elektabilitas SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.A.P, di kancah Pilkada (pemilihan kepala daerah secara langsung) Fakfak, Papua Barat, Periode 2020-2025 yang bakal digelar 9 Desember nanti, terus meningkat. Dukungan masyarakat pun kian menguat. Dengan segudang pengalaman, reputasi dan pengabdiannya di tanah Papua, SAMAUN DAHLAN ditengarai bakal mampu memimpin, dan melanjutkan pembangunan Fakfak yang berkemajuan. Masyarakat Fakfak, Papua Barat, sudah sangat mengenal sosok SAMAUN DAHLAN. Kiprahnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Fakfak tentu membawanya pada satu keyakinan: dia sanggup membangun Fakfak dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Fakfak…

Read More

Hanya tinggal beberapa bulan lagi menuju pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, yakni akan digelar pada 9 Desember nanti. Bahkan tahapannya sudah dimulai sejak terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan PKPU tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis pun segera menerbitkan surat telegram nomor 307 tanggal 16 Juni 2020 tentang rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dijelaskan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, surat telegram tersebut berisi beberapa poin yang diperintahkan kepada para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil)…

Read More

Tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020. Tahapan kampanye, akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember (71 hari). Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di TPS akan digelar pada 9 Desember. Untuk fase penghitungan suara secara berjenjang di kecamatan akan digelar pada 10-14 Desember. Penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember, penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember.# (Langen Ayu)

Read More

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan digelar pada 9 Desember 2020. Sejumlah kandidat termasuk H.Lalu Moh. Amin dan TGH Lalu Farhan (AMAN) bakal ramaikan pesta demokrasi Pilkada lewat jalur independen. AMAN pun menyatakan siap tempur dan mulai menyusun strategi. Diperkirakan ada banyak kandidat pesaing AMAN yang akan meramaikan Pilkada Lombok Tengah ini baik yang diusung partai politik maupun lewat jalur independen, seperti Ir.H.Dwi Sugiyanto,MM-Drs.H.L.Normal Suzanna (Nasdem PDI Perjuangan, Hanura, PAN); Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara (Demokrat,Berkarya,PPP); H.Masrun-Aksar Anshori ( didukung partai); Lalu Suryade-Habib Ziadi (PKS); Lalu…

Read More

Jakarta,gprority-KPU mengingatkan kepada Kepala Daerah Petahana yang mencalonkan diri namun masih aktif untuk tidak memanfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai kampanye dirinya. Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dikutip dari kompas.com pada Senin (4/5) bila ada kepala daerah yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon kepala daerah di pilkada 2020. Pernyataan Hasyin sendiri keluar setelah adanya dugaan politisasi bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Bupati Klaten Sri Mulyani. “ Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ayat (3) Pasal tersebut mengatakan, gubernur atau wakil Gubernur, bupati…

Read More