Jakarta, GPriority.co.id – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sebagai langkah pencegahan penularan virus influenza A (H3N2) subklad K atau Super Flu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menilai pencegahan harus menjadi prioritas, mengingat Super Flu dilaporkan telah menginfeksi sejumlah negara, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, hingga Indonesia.
Karena itu, dia diminta pemerintah melakukan langkah antisipasi tanpa menunggu lonjakan kasus.
“Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sangat penting karena terbukti efektif menekan penularan virus pernapasan, termasuk influenza,” ujar Neng Eem di Jakarta, Senin (5/1).
Ia menegaskan, penggunaan masker merupakan langkah kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah. Masker dinilai mampu mengurangi risiko penularan melalui droplet dan aerosol, terutama di ruang publik yang padat, transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan, serta area dengan sirkulasi udara terbatas.
Selain pencegahan di tingkat masyarakat, Neng Eem juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kesiapan tenaga medis, ketersediaan alat pelindung diri, sistem deteksi dini, hingga mekanisme penanganan pasien.
Sebab, lanjut dia, kesiapan fasilitas kesehatan menjadi faktor penentu agar kasus tidak melonjak.
“Ini bukan upaya menakut-nakuti masyarakat, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap kesehatan publik,” tutur Neng Eem.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kemenkes hingga 31 Desember 2025, tercatat 62 kasus superflu di Indonesia yang tersebar di delapan provinsi. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
Menurut Neng Eem, data tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan.
“Pencegahan lebih murah dan lebih efektif dibanding penanganan ketika kasus sudah meluas. Koordinasi lintas sektor dan kesiapan layanan kesehatan tidak boleh ditunda,” pungkasnya.
