Dewan Ajukan Raperda Pertambangan Minerba dan Pengakuan Hak-Hak Adat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mengusulkan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda).

Dua Raperda tersebut masing-masing tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Baperda DPRD Kalimantan Utara Rakhmat Madjid Gani, dalam penyampaian nota penjelasan dua Raperda ini di rapat paripurna DPRD, Jumat (31/3/2017) pukul 11.00 Wita mengutarakan, bahwasanya pengaturan pertambangan mineral dan batu bara juga mesti dilaksanakan oleh daerah. Sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sudah mengamanatkan pelimpahan kewenangan urusan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemprov.

Dalam perjalanannya ke depan lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini, sumber daya mineral dan batu bara perlu pengelolaan secara bijak, berkelanjutan, memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup, serta mampu menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Untuk itu dibutuhkan dasar hukum di daerah. Karena Provinsi Kalimantan Utara ini salah satu daerah kaya potensi mineral dan batu bara. Kemudian sumber daya ini tidak terbarukan. Jadi perlu pengelolaan secara terpadu dan bernilai tambah,” ujarnya.

Raperda ini merujuk beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta sejumlah peraturan Menteri ESDM RI.

“Dalam Rapeda ini juga mengatur WIUP, reklamasi dan pasca tambang, termasuk pengemban dan pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.

Sedang Raperda tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Utara diinisiasi DPRD dengan pertimbangan, Kalimantan Utara merupakan provinsi di Tanah Air yang memiliki populasi masyarakat adat yang cukup besar.

“Dalam perjalanan masyarakat adat di Kaltara menghadapi beberapa hambatan, sehingga perlu adanya regulasi bagi masyarakat adat. Demikian banyak hak-hak adat sehingga perlu perda yang ditujukan untuk menyatukan dan memperjelas hak-hak adat,” sebutnya.

Adapun dasar hukum Raperda ini ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.

 

Selain itu juga berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Maayarakat Hukum Adat. (Humas)⁠⁠⁠⁠

Related posts