Jakarta, GPriority.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara soal kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk didalamnya milik Presiden Joko Widodo. DJP masih menyebut adanya dugaan kebocoran data Wajib Pajak (WP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, DJP telah melakukan penelitian. Dan memastikan tak ada kebocoran data.
“Hasilnya, data log access enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” ujar Dwi dikutip, Jumat (20/9).
Disamping itu, DJP menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan WP.
Untuk itu, DJP mengaku sudah berkordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian RI. Untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini, sesuai ketentuan yang berlaku.
“DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak. Baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dilakukan dengan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi. Selain melakukan evaluasi juga memperbarui teknologi pengamanan sistem dan security awareness.
DJP juga mengimbau agar para Wajib Pajak ikut menjaga keamanan data masing-masing. Antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan tidak mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan.
Untuk diketahui, sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Foto: Istimewa
