Kunjungan Pansus DPRD SBT terkait Tiga Ranperda

Jakarta,Gpriority-Terkait dengan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2019 yakni “ pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Seram Bagian Timur, tempat pelelangan ikan dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang pendirian perusahaan daerah air minum mitra karya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)”,DPRD SBT pada Senin pagi (18/3) melakukan audiensi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Jakarta.

Nampak hadir dalam audiensi tersebut, M.Umar Gassam SH, Noaf Rumau Sag,Indra Aldiansyah S.sos, Ahmad Voth S.sos, Rosmanidar Baadilah, Risman Sibualamo SE, Nuzul Rumain, ST, Jhon Rumadan,SH, DRS.M.S.A.R. Wattimena, dan Zainudin N. Rumuar,S.Hi,M.MP.

Ditemui seusai acara, M.Umar Gassam selaku ketua Pansus mengatakan, ada celah dikewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Perpres 74 tahun 2014 pasal 7 sebagaimana dikatakan oleh salah seorang perwakilan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Wahyu , bahwa ada kewenangan pemerintah daerah yang mengelaborasi kewenangan-kewenangan pusat,provinsi dan daerah.

” Saat pertemuan tersebut memang ada pasal yang kami konsultasikan berkaitan dengan sanksi pidana dan administratif yang dilanggar oleh orang atau badan terkait dengan penjualan dan konsumsi minuman keras,” ujar Umar Gassam.

Terkait dengan minuman keras ini, Umar mengatakan, masyarakat SBT yang didominasi mayoritas muslim meminta anggota DPRD agar menambah sanksi dan hukuman kepada pengguna dan penjual minuman keras dari dengan menambah masa tahanan penjara yang 3 bulan menjadi satu tahun dan denda Rp. 50 juta menjadi Rp. 500 juta. Namun ketika dikonsultasikan kepada biro hukum Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri. Mereka tidak memperbolehkan untuk menambah pasal yang melanggar ketentuan.

Noaf Rumau mengatakan, ” penjelasan ketua pansus merupakan pertanyaan terkait materi yang dikonsultasikan pada hari ini kepada Kemendagri. Saya kira jawaban dari Kemendagri sangat cukup dan hasil ini akan dikonsultasikan dengan provinsi”.

Untuk dua ranperda yang lainnya, Umar Gassam mengakui sudah beres dan bisa diterima oleh Pansus DPRD SBT.(Hs.Foto:Hs)

Related posts