Menteri PUPR : PUPR Akan Kembalikan Fungsi Sungai Cakung


Bekasi,Gpriority- Terjadinya banjir di kolong jalan Tol Lingkar Luar Jakarta mendapat perhatian serius dari Kementerian PUPR. Untuk itulah Kementerian PUPR segera melakukan penyelidikan.

“ Sudah beberapa hari ini kami menerima laporan bahwa terjadi banjir di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Untuk itulah kami bersama  Deputi Kementerian ATR menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kami menemukan fakta bahwa lebar sunga Cakungi yang aslinya 12 meter, begitu masuk ke Grand Kota Bintang menjadi 6 meter. Berdasarkan fakta tersebut pada Rabu (27/1/2021) saya selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan. A. Djalil langsung melakukan peninjauan ke kawasan Grand Kota Bintang Bekasi untuk melihat apakah benar mereka melakukan pelanggaran tata ruang atau tidak,” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Usai melakukan peninjauan, Basuki Hadimuljono mengatakan memang benar Grand Kota Bintang Bekasi telah melanggar pemanfaatan ruang terkait dengan perubahan alur Sungai Cakung menjadi kawasan komersial. “ Untuk itulah Kementerian PUPR akan mengembalikan fungsinya seperti semula, sehingga tidak terjadi lagi banjir di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta,” tegas Basuki Hadimuljono. 

Untuk mengembalikan fungsi Sungai Cakung di kawasan tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air akan memberikan solusi terkait desain pembangunannya. “Ini bukan yang pertama, kemarin juga di Cibeet itu juga dibongkar karena memanfaatkan badan sungai untuk destinasi wisata. Kita bantu juga untuk mengarahkan arusnya. Jadi mereka dengan sendirinya membongkar setelah mengaku salah,” tutur Menteri Basuki. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan terjadinya bencana hidrologi diawali dari pelanggaran tata ruang. Meskipun Kementerian PUPR membangun kolam retensi, bendungan, check dam, dan infrastruktur pengendali banjir lainnya, namun apabila tidak ada pembenahan tata ruang pasti akan tetap terjadi banjir.
 
Menteri ATR/BPN Sofyan. A. Djalil mengatakan pelanggaran pemanfaatan ruang di Grand Kota Bintang berupa perubahan alur sungai dan tidak memiliki izin (dari Kementerian PUPR) terkait perubahan alur sungai tersebut perlu dikenakan sanksi administrasi bidang penataan ruang, yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung dari semula 6 meter menjadi 12 meter serta penambahan sempadan sungai selebar 5 meter yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

“Permasalahan ini adalah keterlanjuran. Oleh sebab itu, ada mekanisme hukum yang disebut restorative justice. Artinya mengembalikan kondisi yang sudah terlanjur keliru menjadi fungsi sebelumnya. Untuk itu kita tidak akan menggunakan pidana selama pelanggar kooperative mengembalikan fungsi sungai yang sebelumnya. Bahkan Menteri PUPR Hadi Muljono menurut saya sangat baik sekali karena mengajak pengembang untuk mendesain bersama tata ruang kawasan Grand Kota Bintang bekasi sehingga fungsi sungai dan kepentingan komersial juga tetap terakomodasi,” tutup Sofyan. A. Djalil. (Hs.Foto.Kementerian PUPR) 

Related posts