Menyikapi Perpanjangan Dana Otsus Papua Hingga 20 Tahun ke Depan

Jakarta-Gpriority,Tahun 2021, otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir. Pemerintah pusat seperti diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam dialog bersama Menkopolhukam, Mahfud MD dan Wakil Ketua DPD RI. Nono Sampono dengan para tokoh masyarakat Papua di Timika, Papua, Rabu (22/7) malam berencana akan memperpanjangnya hingga 20 tahun ke depan.

“ Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan dana otonomi khusus dengan memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru, karena masa berlakunya akan habis pada November 2021,” ucap Tito Karnavian.

RUU sendiri menurut Tito Karnavian telah diserahkan kepada DPR RI pada 2019 lalu. “ Dan kami juga telah meminta agar DPR RI segera merampungkan RUU otsus Papua sebelum 2021. Sebab di dalamnya ada point penting mengenai keberlanjutan dana otonomi khusus sebesar 2 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua,” tambah Tito.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono juga mengatakan, pihaknya akan terus berjuang agar otsus Papua bisa berlanjut untuk 20 tahun ke depan. “ Otsus merupakan kepentingan daerah yang masih dibutuhkan di Papua begitu juga Aceh untuk kesejahteraan dan pembangunan,” jelas Nono.

Nono juga mengatakan akan terus mengawal RUU tersebut hingga disetujui oleh DPR RI.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, perpanjangan dana otsus Papua nantinya akan dibarengi dengan perbaikan sistem di dalamnya. “Akan diperpanjang dengan perbaikan sistem, yaitu menggunakan sistem nggak afirmasi. Nggak afirmasi itu artinya nanti terpadu dan terpandu, tidak bisa diserahkan seperti dulu jalan sendiri. Sekarang terpadu dan terpandu oleh pusat nanti memandu itu penggunaannya,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan di dalam perpanjangan dana otsus Papua, TNI dan Polri yang bertugas di Papua tidak akan mendapatkan anggaran pengamanan, karena pemerintah pusat sudah menyiapkannya melalui anggaran umum dari TNI dan Polri.

Rencana Pemerintah Pusat untuk memperpanjang dana otsus mendapat tanggapan dari Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Menurut Ricky yang menjadi narasumber dalam forum webinar ‘Menyikapi Berakhirnya Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021’ yang digelar PWI pada Rabu (22/7/2020), dalam 20 tahun Otsus diberlakukan, belum banyak yang diselesaikan. Untuk itulah dirinya meminta masyarakat Papua diberi ruang menjalankan otsus.

” Hingga saat ini pemerintah pusat tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menjalankan otsus. Jika pemerintah pusat tidak memberikan, buat apa dilanjutkan. Untuk itulah di dalam revisi uu saya menghimbau agar memberikan ruang seluas-luasnya kepada orang Papua untuk mengelola otsus. Sebab kamilah yang mengetahui persoalan yang terjadi di Papua,” kata Ricky Ham.

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap meminta jika nantinya otsus dilanjutkan, pemerintah pusat harus lebih memperhatikan beberapa aspek terutama pendidikan, kesehatan dan semua hal yang berhubungan dengan masyarakat. ” Jika semua itu tidak terpenuhi. Kami menolak Otsus,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus Papua DPD RI, Filep Wamafma juga sependapat dengan Ricky dan Herry. Dia juga meminta agar pemerintah pusat jangan cuci tangan dan menyalahkan pemerintah daerah jika dalam 20 tahun terakhir belum ada kemajuan meskipun dana otsus digelontorkan.

“ Bagaimana bisa maju, kalau semuanya diatur oleh pusat. Untuk itulah saya menyarankan agar pemerintah daerah dan rakyat papua diberi kewenangan untuk mengelola dana otsus jilid II yang rencananya akan kembali digulirkan pemerintah,” tutup Filep.(Haris)

Related posts