GPRIORITY, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), telah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 pada Selasa, (13/04/2021), lalu.
Kegiatan itu dilaksanakan secara Luring dan Daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), semua Kepala Daerah di Kaltara, termasuk sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tema pembangunan tahun 2022, ‘Memancarkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif’.
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, menyampaikan pokok-pokok pikiran di hadapan seluruh peserta rapat, mengenai usulan pokok-pokok DPRD.
“Pertama terkait Kantor DPRD Kaltara selama ini kami meminjam gedung Dharma Wanita Pemkab Bulungan. Kami sudah menempatinya selama 7 tahun,” kata Norhayati Andris.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, kantor DPRD Kaltara saat ini tidak representatif untuk digunakan, karena masih banyak fasilitas maupun ruangan yang kurang.
“Kami berharap segera dibangun Gedung Kantor DPRD Kaltara yang tetap dan representatif,” ucapnya.
Lanjut Norhayati, poin pikiran yang disampaikan kepada pemerintah adalah gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltara yang juga belum memiliki gedung sendiri. Norhayati berharap agar dua instansi itu dibangunkan gedung.
“Kantor KPU Kaltara dan Bawaslu Kaltara yang saat ini juga masih belum ada. Saat ini KPU Kaltara dan Bawaslu Kaltara masih mengontrak gedung di Tanjung Selor,” ujarnya.
Tak hanya itu, terkait subsidi darat, laut dan udara juga perlu diprioritaskan karena wilayah Kaltara ini masih banyak yang belum terkoneksi secara sentral.
“Ada beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui oleh pesawat perintis maupun longboat atau perahu kayu panjang, karena medan yang sulit dijangkau sehingga perlu adanya subsidi,” tuturnya.
Berikutnya, mengenai wilayah di Kaltara yang dikuasai oleh HPH dan WKP, seperti di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan sehingga pemerintah daerah tidak leluasa membangun.
Usulan yang kelima terkait masalah SDM, masih banyak lulusan sarjana di Kaltara yang masih belum terakomodir di tes CPNS maupun di kesempatan kerja lainnya, sehingga masih banyak SDM yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Diharapkan dapat dibangun Balai Pelatihan Kerja di segala bidang kerja sehingga dapat membangun skill SDM di Kaltara yang baik dan berkompeten,” bebernya.
Kemudian, terkait normalisasi Sungai Selor yang ada di Tanjung Selor.
Pasalnya, selama ini telah mengalami pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok, sehingga perlu dilakukan pengerukan.
“Karena Sungai Selor adalah aliran sungai bagi PDAM Kabupaten Bulungan dan ibukota Kaltara,” terangnya.
Usulan ketujuh, Norhayati menyampaikan program bantuan alat tangkap bagi nelayan di Kaltara dan alat bagi petani juga seperti Hand Traktor dan pupuk-pupuk.
“Agar petani dan nelayan kita di Kaltara dapat menjadi petani dan nelayan yang mandiri dan unggul,” ungkapnya.
Usulan kedelapan terkait percepatan kawasan industri yang sudah ditinjau oleh Presiden yang dikenal dengan KIPI.
Kemudian realisasi dari PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan menjadi salah satu harapan besar bagi Kaltara untuk berubah maju sejahtera.
“Saya berharap kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor segera menjadi Daerah Otonomi Baru, karena saat ini Ibukota Kaltara masih berada di kecamatan Tanjung Selor. Begitu juga usulan DOB Krayan, Sebatik, Kabudaya dan Apau Kayan agar menjadi atensi atau prioritas bagi Kemendagri,” bebernya.
Usulan kesepuluh adalah mengenai kebijakan Perpres Nomor 33, agar dapat ditinjau kembali.
“Kami berharap seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar dapat terakomodasi dan menjadi prioritas serta dapat menjadi bagian dari kebijakan anggaran Kaltara,” tutup Norhayati.(FBI)
