Pembangunan Bandara Ujoh Bilang Mendapat Dukungan DPR RI

Guna membuka keterisolasian,Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2019 lalu telah mewacanakan pembangunan bandar udara (bandara) Ujoh Bilang.

Berbagai persiapan segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu termasuk pembebasan lahan seluas 250,5 hektar dengan panjang ultimate landasan pacu atau runway 1.600 meter.

Tak hanya itu, Pemkab Mahulu juga telah melakukan 15 proses dari 20 tahapan yang harus dilalui untuk membangun sebuah bandara. Adapun proses yang dimaksud adalah prastudi kelayakan (studi pendahuluan), studi kelayakan, studi rencana induk bandara, rekomendasi bupati, surat ketersediaan lahan dari bupati.Kemudian surat penegasan rencana pembiayaan, rekomendasi gubernur, permohonan penetapan lokasi bandara, evaluasi permohonan penetapan lokasi bandara, penetapan lokasi bandara oleh menteri. Dilanjutkan dengan studi rancangan teknik terinci udara dan darat, legalitas rencana teknik terinci udara dan darat, studi analisa dampak lingkungan (Amdal), SK persetujuan Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup, surat permohonan izin pembangunan, survei dan evaluasi izin pembangunan.

Sedangkan empat tahapan lain yang perlu dilengkapi adalah surat keputusan izin pembangunan, evaluasi hasil pembangunan dan penyiapan fasilitas bandara, sertifikat operasi bandara, dan harus mengantongi SK pengoperasian bandara.

Pemkab Mahulu juga terus melakukan audiensi dengan berbagai pihak termasuk bertemu dengan perwakilan DPR RI di Gedung Nusantara 1DPR RI pada Rabu (21/4/2021).

Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang dibahas Bupati Bonifasius Belawan Geh,SH.terkait dengan pembangunan Bandara Ujoh Bilang.

“Salah satu fokus pembahasan sekaligus usulan yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah mengenai percepatan pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Ujoh Bilang, Mahulu,” ucap Bonifasius.

Menurut Bonifasius kehadiran Bandara di Mahulu merupakan elemen infrastruktur yang sangat penting dan dinantikan oleh masyarakat. Ini dikarenakan kondisi geografis Mahulu yang jauh dari Ibu Kota Provinsi ditambah dengan kondisi jalan yang kurang memadai.

Bonifasius berharap dalam kunjungan ini, DPR RI bisa memberikan dukungan sekaligus memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan Bandara dari dana APBN di tahun 2022 nanti.

Menanggapi usulan itu, Wakil Ketua Komisi V DRR RI dari Fraksi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan dukungannya untuk turut memperjuangkan harapan masyarakat Mahulu.Utamanya terkait dengan pembangunan Bandara. Untuk itulah dirinya beserta anggota DPR RI yang lain akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait anggaran ini.(Hs)

Related posts