Pemerintah Daerah Berkewajiban Memberikan Informasi Keuangan Secara Terbuka

Selama 3 hari (8- 10 Mei 2017) Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Rapat Koordinasi Peningkatan Akademik Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dengan tema Mewujudkan Informasi Publik dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, yang dilaksanakan di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.

Ada berbagai macam permasalahan yang dibahas salah satunya mengenai informasi keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,Subagyo, Pemerintah di daerah berkewajiban memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat luas sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Subagyo mengatakan hal-hal yang harus diinformasikan adalah Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD), Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagainya.

“ Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan kesiapan masyarakat dalam memberikan informasi yang jauh lebih lengkap dan detail. Jangan sampai nantinya menimbulkan pro dan kontra dikarenakan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya,” tutur Subagyo.

Lebih lanjut dikatakan oleh Subagyo, Informasi keuangan daerah memang penting sebagai kontrol agar pengelolaan keuangan lebih baik lagi. (HS.Foto:HS)

 

 

Related posts