Pemkab Kutim Optimalisasikan Program Jaminan Kesehatan


Kutim,Gpriority- Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membahas Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Timur dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosi) tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di ruang kerjanya, Kamis (11/11/21).

Program tersebut dikatakan Bupati untuk memudahkan masyarakat mengurus program JKN, khususnya warga yang belum terdaftar. Sebab masa aktivasi kartu BPJS biasanya kurang lebih 2 minggu baru bisa digunakan. Namun apabila Kutim sudah UHC (Universal Health Coverage), untuk mengurus kartu BPJS bisa sehari.

Maka dari itu Pemkab Kutim saat ini terus mengejar target pencapaian UHC BPJS hingga akhir 2021 ini, ataubisa diwujudkan pada awal tahun 2022.

“Saat ini kita ingin mengejar UHC untuk masyarakat Kutim. Kenapa? Karena selama ini, banyak keluhan dari masyarakat terkait lamanya pengurusan jaminan kesehatan. Sebab, ketika sakit baru mendaftar. Ini tidak bisa segera digunakan harus menunggu lagi. Nah ketika kita sudah resmikan UHC maka kartu BPJS bisa berlaku saat itu juga,” katanya.

Dikethaui, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil. Terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab Kutim saat ini telah menyediakan dana, dengan nilai setara untuk membiayai 12 ribu orang. Bupati mengaku selalu berkoordinasi dengan Dinkes guna membantu masyarakat yang kesulitan dalam administratif. Ia berharap masyarakat Kutim yang belum termasuk dalam program JKN bisa terdaftar akhir 2021 ini. (Dw.foto.dok. Humas Kutim)

Related posts