Tugas BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

17 Agustus merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari dimana Ir Soekarno menyerukan semangat bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan dengan membacakan teks proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur No.56, Jakarta.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari para penjajah, tetapi kemerdekan merupakan hasil jerih payah para Pahlawan dalam mempertahankan NKRI.

Sebelum merdeka, Indonesia sempat dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dan kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pada masa akhir penjajahan Jepang, Indonesia diizinkan untuk mempersiapkan kemerdekaannya sendiri, dan membentuk badan bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

1. BPUPKI

Jepang yang pada saat itu banyak mengalami kekalahan karena Perang Dunia II 1945, dan Indonesia yang mendesak untuk segera merdeka, membuat jepang membentuk badan bernama Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 1 Maret 1945 yang diwakili oleh Kumaaikici Harada.

Jepang tak serta merta membuat badan tersebut, tujuan lain terbentuknya BPUPKI yaitu Jepang ingin meraih simpati masyrakat Indonesia terutama dukungan dalam berperang melawan pihak Sekutu. BPUPKI pun resmi dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 dengan total 60 anggota. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dengan wakilnya RP. Suroso (Indonesia) dan Icibangase (Jepang).

BPUPKI tercatat melaksanakan sidang selama dua kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting ikut memberikan ide mengenai dasar negara Indonesia, diantaranya adalah Mr. Moh. Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Pada sidang pertama tersebut belum mecapai kata sepakat, akhirnya terbentuklah panitia Sembilan dan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Panitia Sembilan ini kemudian melahirkan rumusan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai “Jakarta Charter” atau “Piagam Jakarta”.

BPUPKI kemudian melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas bentuk negara Indonesia, dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia. BPUPKI kemudian menyusun sebuah panitia yang bertugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno, dan kemudian membentuk panitia kecil dengan anggota 7 orang.

Sesudah sidang-sidang tersebut, terbentuklah perumusan dasar negara Indonesia hasil dari mufakat, ada beberapa hal yang disepakati, seperti bentuk negara yaitu negara kesatuan, bendera nasional yang berwarna merah putih dan disebut Sang Merah Putih, bentuk pemerintahan yaitu republic, bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia, dan pernyataan kemerdekaan Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar).

Setelah selesai menjalankan sidang sebanyak 2 kali, maka BPUPKI resmi dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.

2. PPKI

Keadaan Jepang semakin kritis setelah Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Apalagi Jepang semakin tidak berdaya ketika secara resmi menyatakan diri telah kalah dari pihak Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kondisi ini pun menimbulkan gejolak keinginan untuk memerdekakan diri yang semakin kuat di Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia ini dibentuk dengan tujuan melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakil ketuanya adalah Drs. Moh. Hatta, yang beranggotakan 21 orang berasal dari tokoh-tokoh perwakilan daerah Indonesia mulai dari Pulau Jawa hingga Indonesia timur. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak Jepang, PPKI menambah lagi 6 anggota baru.

Berbeda dengan BPUPKI yang masih diawasi dan juga beranggotakan pihak Jepang, PPKI dibentuk seutuhnya oleh orang-orang Indonesia dan sama sekali tidak ada keterlibatan Jepang dalam pengambilan keputusannya.

PPKI tercatat telah melakukan sidang sebanyak 4 kali. Sidang pertama PPKI berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama PPKI ini, diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
a. Mengesahkan UUD 1945 yang sebelumnya telah disusun oleh panitia kecil bentukan BPUPKI.
b. Memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta.
c. Menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat. KNIP ini merupakan cikal bakal terbentuknya DPR dan MPR di kemudian hari.

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI kembali mengadakan sidang yang kedua, dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
a. Pembagian daerah menjadi 8 provinsi di Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
b. Untuk sementara waktu, kedudukan kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang (saat itu).
c. Untuk sementara waktu kedudukan kota dan geemente diteruskan seperti sekarang (saat itu).
d. Dibentuk kementerian atau departemen berumlah 12 departemen.

Keesokan harinya, tanggal 20 Agustus PPKI kembali mengadakan sidang ketiganya. Hasil kesepakatan dalam sidang ketiga ini mengesahkan terbentuknya badan keamanan negara Indonesia yang disebut BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR merupakan cikal bakal terbentuknya ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Dan sidang terakhir dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidangnya yang keempat ini, PPKI berhasil membahas dan menetapkan peraturan tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia (KNIP), di Jakarta.(Dwi)

Related posts