Morowali, GPriority.co.id – Kualitas udara di Kabupaten Morowali menjadi perhatian menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Morowali, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk parameter PM2.5 sempat berada dalam kategori Tidak Sehat dengan nilai mencapai 123 pada 28 Oktober 2026.
Kepala DLHD Kabupaten Morowali, Nukrah, S.T., M.Si., mengatakan pihaknya memantau kualitas udara melalui Sistem Pemantauan Kualitas Udara (SPKUA) yang terpasang di Kantor Bupati Morowali. Sistem tersebut dapat diakses untuk mengetahui perkembangan kualitas udara secara real time setiap hari.
“Sejak akhir Oktober, nilai ISPU untuk parameter PM2.5 mengalami fluktuasi, tetapi masih berada dalam kategori Tidak Sehat. Berdasarkan data pemantauan real time pada 28 Oktober 2026, nilai ISPU PM2.5 tercatat sebesar 123,” ungkap Nukrah.
Ia menjelaskan, PM2.5 merupakan partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan berdampak terhadap kesehatan. Karena itu, masyarakat diminta mengurangi paparan asap dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan.
Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah menerbitkan surat edaran pada 13 Oktober 2026 untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampak asap karhutla.
Selain persoalan karhutla, DLHD Morowali juga menyoroti keluhan warga Desa Matarape terkait debu dari aktivitas pengangkutan material yang memicu ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Nukrah mengakui, sebelum bentrokan terjadi, DLHD belum melakukan pengukuran kualitas udara secara khusus di Desa Matarape. Selama ini, pemantauan kualitas udara dilaksanakan pada 13 titik berdasarkan perencanaan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemantauan belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi mengalami permasalahan kualitas udara. Hal ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan lokasi pemantauan bisa diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko dan pengaduan masyarakat,” jelasnya.
Terkait aktivitas perusahaan, Nukrah meluruskan bahwa PT Askon menaungi beberapa perusahaan sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara fasilitas jetty dan jalan hauling yang menjadi perhatian warga merupakan milik PT Kaci Purnama Indah.
“Untuk jetty, jenis dokumen awal yang dimiliki adalah UKL-UPL dan sekarang sedang diproses ke AMDAL karena ada pengembangan jetty. Sedangkan jalan hauling kurang lebih tujuh kilometer yang masuk wilayah Sulawesi Tengah, dokumen lingkungannya sementara dalam proses,” paparnya.
Nukrah menambahkan, DLHD bersama tim terpadu Pemerintah Kabupaten Morowali telah turun ke lapangan melakukan verifikasi. Atas arahan Bupati Morowali, pihaknya juga telah mengambil sampel udara di area perusahaan dan kawasan permukiman.
“Saat ini hasil pengujian laboratorium masih ditunggu. Hasil tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi kondisi kualitas udara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran lingkungan, penanganannya akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Nukrah.
Ia memastikan, hasil pemeriksaan akan ditelaah terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik agar informasi yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
