Jakarta, GPriority.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa yang menetapkan hukum haram bagi penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan secara resmi pada Senin (9/11).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (10/110.
Tiga Aktivitas Vape yang Dinyatakan Haram
Dalam ketentuan fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram. Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram. Ketiga, aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Niam menjelaskan ketentuan kedua dan ketiga dalam fatwa tersebut.
Tidak berhenti pada penetapan hukum agama, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI turut mendorong Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape.
Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum didorong menutup celah penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika.
Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan bukan otomatis menjadi larangan pidana yang berlaku secara nasional. Pemberlakuan larangan melalui undang-undang tetap memerlukan proses pembentukan regulasi oleh pemerintah dan DPR.
Melalui fatwa ini, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, semakin memahami risiko penggunaan rokok elektrik serta ikut melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
