Penajam Paser Utara, GPriority.co.id – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus menunjukkan perkembangan. Hingga November 2026, rata-rata progres fisik pembangunan kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif tercatat lebih tinggi, yakni 32,83 persen.
Perkembangan tersebut diketahui setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, bersama jajarannya meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Minggu (15/11).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar, memastikan pengerjaan gedung-gedung perkantoran masih berjalan sesuai rencana. Meski demikian, percepatan tetap diperlukan untuk memenuhi sasaran pembangunan hingga akhir tahun.
“Masih sesuai dengan target,” ujar Aswin, seraya menegaskan bahwa pihaknya masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai 22,75 persen, sementara Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencapai 24,33 persen.
Adapun pembangunan Gedung DPR I tercatat sebesar 21,91 persen, Gedung DPR II mencapai 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna berada di angka 20,25 persen. Sementara itu, progres pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen. Adapun Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) mencatat progres 25,27 persen. Pembangunan jalan di kawasan tersebut bahkan telah mencapai 46,69 persen.
Selain proyek pemerintahan, Basuki juga meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam kunjungan itu, Basuki turut memberikan arahan mengenai kualitas konstruksi dan standar desain bangunan. Aswin menyampaikan bahwa Kepala OIKN menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan proyek, termasuk memastikan desain pembangunan sesuai harapan dan kebutuhan pasar.
Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik yang progres fisiknya telah mencapai sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi mencapai 33,91 persen per 10 November 2026 dan diproyeksikan menyentuh 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Proyek tersebut ditujukan untuk melengkapi ekosistem pemerintahan di Nusantara yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
