Pandeglang, GPriority.co.id – Pemerintah tengah mengkaji rencana memindahkan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan tujuan mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, khususnya tsunami dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Namun, wacana tersebut menuai penolakan keras dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Pandeglang, serta sejumlah elemen masyarakat Banten. Mereka menilai pemindahan badak Jawa berisiko tinggi bagi keselamatan satwa dan dapat menghilangkan identitas kebanggaan daerah.
Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ia menilai keberadaan seluruh populasi badak Jawa di satu kawasan dapat meningkatkan risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar.
“Keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon memiliki risiko apabila terjadi gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi,” kata Hashim. Ia menilai risiko bencana tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pemindahan sebagian badak Jawa ke kawasan Alas Purwo.
Dasar utama rencana ini adalah mitigasi risiko bencana. Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi badak Jawa di satu kawasan, yaitu TNUK, membuat spesies tersebut rentan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi.
Alas Purwo dipertimbangkan sebagai habitat alternatif untuk mengurangi ketergantungan populasi badak Jawa pada satu kawasan konservasi. Namun, Hashim menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas gagasan dan belum menjadi keputusan final.
Kementerian Kehutanan, melalui Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi, menyatakan Alas Purwo merupakan salah satu calon lokasi yang dinilai potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak Jawa. Namun, pemerintah belum menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi baru maupun memutuskan rencana pemindahan badak Jawa dari TNUK.
“Dasar teknis untuk menetapkannya sebagai lokasi tujuan, termasuk perbandingannya dengan kawasan alternatif, masih memerlukan kajian yang menyeluruh,” ujar Ristianto. Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa maupun rencana pelaksanaan translokasi satwa langka tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui Wakil Bupati Iing Andri Supriadi, secara tegas menolak rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia menilai rencana translokasi satwa langka dilindungi itu menyimpan risiko besar terhadap keselamatan maupun keberlangsungan hidup badak bercula satu, sekaligus berpotensi menghilangkan identitas kultural kebanggaan masyarakat Pandeglang.
“Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah,” ujar Iing. Ia menekankan bahwa penolakan tersebut didasari atas tingginya risiko kegagalan adaptasi satwa langka serta hilangnya identitas kebanggaan daerah apabila satwa endemik tersebut dipindahkan keluar wilayah Banten.
DPRD Pandeglang juga menyatakan keberatan terhadap wacana tersebut. Mereka menilai pemindahan badak Jawa berisiko tinggi dan perlu dikaji ulang secara menyeluruh sebelum diambil keputusan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, juga menolak rencana tersebut. Mereka menyoroti perbedaan karakteristik ekosistem, vegetasi, dan daya dukung air antara Ujung Kulon dan Alas Purwo yang belum teruji, serta tingginya risiko kematian satwa selama proses penangkapan, pembiusan, hingga transportasi lintas provinsi.
Populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) saat ini diperkirakan berkisar 75 hingga 100 ekor. Seluruh populasi tersebut berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.
Data Yayasan Badak Indonesia per 22 September 2026 menyebut badak Jawa tersisa 80–100 ekor, dan endemik di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Anggota DPR Daniel Johan menyebut populasi badak Jawa yang tersisa saat ini hanya berkisar 87 hingga 100 ekor.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, secara tegas menolak rencana relokasi satwa langka tersebut. Ia menilai ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87–100 ekor.
Daniel mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil keputusan pemindahan tanpa didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Ia juga mengutip suara dari Wakil Bupati Pandeglang, organisasi mahasiswa di Pandeglang, hingga Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon yang menuntut pembatalan rencana itu.
WALHI menilai pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo perlu dikaji hati-hati. Mereka mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara transparan urgensi dan dasar ilmiah dari rencana pemindahan tersebut.
“WALHI menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan,” ujar Umi dari WALHI. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penguatan patroli, pengelolaan habitat, serta optimalisasi kawasan JRSCA sebelum memikirkan relokasi ke luar pulau.
Dengan demikian, rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Namun, penolakan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Banten menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya menyangkut konservasi satwa, tetapi juga identitas dan kebanggaan daerah.
Foto : Ditjen KSDAE
