Soal Isu Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon Mulai 2027, Ini Kata Danantara

Indonesia menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon/Foto : Dok. Danantara Indonesia Indonesia menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon/Foto : Dok. Danantara Indonesia

Jakarta, GPriority.co.id – Isu kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai ramai diperbincangkan pada Sabtu (14/11) lalu.

Informasi tersebut muncul setelah pemberitaan mengenai aturan baru pengelolaan dana pesangon pekerja yang dijadwalkan berlaku mulai Oktober 2027.

Sejumlah pemberitaan dan unggahan media sosial kemudian mengaitkan Danantara sebagai lembaga yang akan menerima setoran dana pesangon dari perusahaan. Padahal, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut.

Kebijakan Dana Cadangan Pesangon sendiri tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini mewajibkan perusahaan menyiapkan dana untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan bahwa perusahaan diberikan waktu transisi untuk mempersiapkan penyetoran dana tersebut. Lembaga pengelolanya ditargetkan mulai bekerja pada 2028.

Namun, kabar mengenai penunjukan Danantara langsung mendapat bantahan. Pada Sabtu malam, 14 November 2026, Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.

“Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon,” ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis.

“Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan,” lanjutnya.

Keesokan harinya, Minggu, 15 November 2026, Kemnaker turut memberikan klarifikasi resmi. Indah menegaskan informasi mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara merupakan informasi tidak benar.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah.

Seiring munculnya klarifikasi tersebut, pemberitaan awal yang mengaitkan Danantara dengan pengelolaan DCP mulai diluruskan. Penelusuran Tirto pada 15 November 2026 juga menemukan adanya ketidaktepatan judul pemberitaan yang kemudian dijadikan sumber klaim di media sosial.

Dengan demikian, isu tersebut tidak hanya menjadi perhatian karena kebijakan baru pesangon, tetapi juga karena penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi.

Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur mekanisme penyetoran, tata kelola, sumber pendanaan, serta penunjukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Dengan target penyetoran mulai Oktober 2027 dan operasional lembaga pengelola pada 2028, perusahaan memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian administrasi, pendataan pekerja, dan perencanaan keuangan.

Pemerintah berharap skema baru ini dapat memperkuat perlindungan pekerja dari risiko tidak dibayarkannya pesangon ketika terjadi PHK, sekaligus mendorong perusahaan lebih disiplin dalam mempersiapkan kewajiban ketenagakerjaan.