Wamendagri Dorong Pemda Tiru Australia dalam Manfaatkan Program Pelatihan Tata Kelola Daerah

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan pra-pelatihan (pre-course) digelar di Jakarta, Sabtu (7/9), dan turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier. Foto: dok.Kemendagri Wamendagri, Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan pra-pelatihan (pre-course) digelar di Jakarta, Sabtu (7/9), dan turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier. Foto: dok.Kemendagri

Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan secara maksimal program pelatihan dari Pemerintah Australia yang difokuskan pada tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di tingkat daerah.

Program pelatihan ini merupakan bagian dari Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments dan berlangsung selama dua minggu. Kegiatan pra-pelatihan (pre-course) digelar di Jakarta, Sabtu (7/9), dan turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.

Bima Arya menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi peluang penting bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, serta pelayanan publik.

“Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” ujar Bima.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemda sangat krusial dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, yang menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan otonomi daerah.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kehadiran pemerintah yang nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari sistem pemerintahan di Australia, khususnya terkait partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembangunan.

“Di sana (Australia), peserta bisa melihat langsung bagaimana kepemimpinan lokal sangat dekat dengan warganya, serta bagaimana setiap jenjang pemerintahan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat,” tambahnya.

Bima juga menyoroti sejumlah aspek yang bisa diadopsi dari praktik pemerintahan di Australia, antara lain pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif.

Bima berharap agar seluruh peserta mampu mengaitkan pembelajaran dari program tersebut dengan permasalahan konkret yang dihadapi di daerah masing-masing.

“Kunjungan ini harus membawa manfaat nyata, tidak hanya untuk kabupaten atau kota asal peserta, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.