Serang, GPriotity.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui integrasi data risiko bencana, informasi iklim, dan program pembangunan. Langkah itu dinilai penting agar pembangunan ketangguhan masyarakat berjalan sesuai kebutuhan dan risiko di setiap desa.
Pandangan tersebut mengemuka dalam sesi diskusi bertajuk Membangun Ekosistem Ketahanan Masyarakat: Integrasi Data, Informasi Iklim, dan Pembangunan Desa untuk Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kegiatan merupakan bagian dari Pembelajaran Program SIAP SIAGA dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Kota Serang, Banten, Selasa (13/10).
Partisipasi Masyarakat
Perwakilan BNPB, Melisa, menjelaskan bahwa penguatan ketangguhan desa perlu dimulai dari partisipasi masyarakat dalam mengenali risiko di wilayahnya. Melalui kajian risiko dan pembahasan sistem peringatan dini, masyarakat dapat memahami potensi ancaman serta kebutuhan penguatan kapasitas secara lebih konkret.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam membangun ketangguhan. Program di desa, kata Melisa, perlu menjawab kebutuhan setempat dan memperkuat kapasitas yang telah dimiliki masyarakat, bukan sekadar menawarkan kegiatan tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah.
Integrasi Data Desa
Direktur Advokasi dan Kerja Sama Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rudi Hartoyo, menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko bencana sejak tahap awal pembangunan desa. Langkah itu diperlukan agar kemajuan dan investasi yang telah dicapai tidak mengalami kemunduran akibat bencana.
Kementerian Desa mengembangkan Indeks Desa untuk memotret perkembangan dan kemandirian desa. Data tersebut dapat dipadukan dengan hasil Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dari BNPB untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi desa, termasuk wilayah dengan kerawanan bencana tinggi.
Berdasarkan data PKD 2025, tercatat 2.533 desa berstatus tangguh utama, 19.280 desa tangguh madya, dan 49.448 desa tangguh pratama. Data itu dapat menjadi dasar identifikasi kebutuhan penguatan kapasitas, mulai dari kajian risiko, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, simulasi, hingga pemulihan layanan dasar.
Peran Informasi Iklim
Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Marjuki, menyampaikan bahwa informasi iklim dan cuaca berperan membantu masyarakat serta pemerintah mengantisipasi dampak perubahan iklim. Observasi, prediksi, dan proyeksi iklim dapat mendukung pengambilan keputusan pembangunan.
Informasi iklim yang lebih spesifik sesuai kebutuhan wilayah dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sektor pertanian, dan masyarakat. Pemanfaatannya mencakup langkah antisipasi terhadap banjir, kekeringan, serta gangguan terhadap produksi dan penghidupan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengungkap peran Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dalam memperkuat ketahanan iklim. Melalui ProKlim, masyarakat didorong menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengelolaan sampah, perlindungan vegetasi, pengelolaan lingkungan, serta penyesuaian aktivitas terhadap perubahan iklim.
Ketangguhan Multisektor
Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menegaskan bahwa resiliensi merupakan isu multisektor yang mencakup ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketangguhan, menurutnya, tidak cukup hanya berfokus pada kesiapsiagaan bencana, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupan dan pulih dari guncangan.
Bappenas mengembangkan desain besar pemberdayaan masyarakat melalui empat pilar, yaitu peningkatan kapasitas, penguatan agensi sosial, kemandirian ekonomi, dan kemandirian kewilayahan. Keempat pilar tersebut perlu dilaksanakan secara partisipatif agar pemberdayaan berkembang menjadi ketangguhan komunitas.
Diskusi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati sebagai pembicara utama, Deputi Bidang Pencegahan Abdul Muhari, serta perwakilan Kedutaan Australia Paula Gerhard. Para pihak menyepakati bahwa ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan berpusat pada masyarakat, lintas sektor, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi.
Foto : BNPB
