Tangerang, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan pelindungan anak di ruang digital melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan literasi digital, serta integrasi program ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Yonas Tota, SE.MM, Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, seusai menghadiri Lokakarya Pengintegrasian Pelindungan Anak di Ruang Digital ke dalam Kebijakan Daerah di Tangerang, Selasa (20/10).
Yonas menilai pelindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.
“Sebagai perwakilan Diskominfo Provinsi Papua Barat Daya, kami melihat pelindungan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama. Tantangan kita adalah memperkuat koordinasi lintas OPD, ketersediaan data, kapasitas SDM, jangkauan edukasi, dan dukungan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak harus tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pendidikan, belajar, dan mengakses informasi. Karena itu, pendekatan pelindungan perlu diimbangi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai.
“Kami tidak ingin pelindungan anak justru menghambat hak mereka untuk belajar dan memperoleh informasi. Yang perlu kita bangun adalah ruang digital yang aman melalui literasi digital, pendampingan orang tua dan guru, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penanganan pengaduan,” katanya.
Pentingnya pendekatan tersebut sejalan dengan perhatian UNICEF Indonesia terhadap risiko yang dihadapi anak saat beraktivitas di internet, termasuk paparan konten tidak pantas, perundungan siber, serta eksploitasi dan kekerasan seksual daring. UNICEF juga menekankan pentingnya edukasi keamanan digital bagi anak dan orang tua.
Yonas menegaskan, lokakarya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret agar hasil pembahasan tidak berhenti pada forum diskusi. Pemerintah daerah diharapkan memiliki rencana kerja yang terukur, disertai mekanisme koordinasi dan indikator keberhasilan.
“Setelah lokakarya ini, kami berharap ada tindak lanjut berupa pemetaan kondisi daerah, pembentukan mekanisme koordinasi, penyusunan rencana aksi, penetapan indikator keberhasilan, dan pengintegrasian kegiatan ke dalam perencanaan serta penganggaran daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan kerja sama seluruh kabupaten/kota, Papua Barat Daya dapat membangun sistem pelindungan anak di ruang digital secara bertahap dan berkelanjutan,” tutup Yonas.
Melalui penguatan koordinasi, literasi digital, dan perencanaan program yang berkelanjutan, Papua Barat Daya diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang lebih aman sekaligus mendukung pemenuhan hak anak di era teknologi.
