Jakarta, GPriority.co.id – Siapa yang akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika mengundurkan diri atau dimakzulkan? Pertanyaan ini berkaitan dengan mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis membuat posisi tersebut diberikan kepada menteri, ketua partai politik, maupun tokoh yang ditunjuk langsung oleh presiden. Proses penggantian harus melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Siapa yang Bisa Menjadi Pengganti Gibran?
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti berlaku sama, baik kekosongan terjadi akibat pengunduran diri maupun pemakzulan.
“Ya, tentunya sama. Kan ini proses pemilihannya. Pemilihan itu kan karena kekosongan. Nah, kekosongan itu bisa karena mengundurkan diri atau bisa karena pemakzulan,” jelas Aan, dikutip dari Tirto.
Menurut Aan, konstitusi tidak mengharuskan calon pengganti berasal dari partai politik tertentu atau berbeda dari partai politik sebelumnya.
“Ya, apakah itu dari satu fraksi atau beda fraksi atau bahkan ya bisa saja presiden out of the box mengajukan yang di luar koalisi, bahkan yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik, misalnya dari kelompok ahli, kelompok tokoh masyarakat, misalnya. Itu kan sangat tergantung pada kebijakan presiden untuk mengajukan,” kata Aan.
Namun, calon yang diajukan tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku dan melalui proses verifikasi MPR.
Bagaimana Jika Presiden dan Wapres Sama-Sama Kosong?
Mekanismenya berbeda apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, tugas kepresidenan sementara dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Dengan demikian, pergantian wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri. Konstitusi memastikan kekosongan jabatan tidak diselesaikan melalui penunjukan sepihak, melainkan melalui prosedur yang melibatkan Presiden dan MPR.
