Jakarta, GPriority.co.id – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap 5 lembaga yang paling tak dipercaya publik pada 2025 ini.
Sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Kamis (13/11), survei tersebut dilakukan dalam rentang 20-27 Oktober 2025 dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebanyak 1.220 responden dari berbagai provinsi dilibatkan dalam survei tersebut. Dari 5 lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menempati urutan pertama dengan skor ketidakpercayaan paling tinggi sebesar 41 persen.
Sementara itu posisi kedua ditempati Polri (31 persen), Partai Politik (30 persen), MPR RI (29 persen), serta DPD RI (28 persen).
Tingkat ketidakpercayaan yang tinggi kepada DPR RI datang usai berbagai kasus korupsi dan etik ditemukan pada lembaga tersebut. Mulai dari korupsi e-KTP, dana CSR BI dan OJK, juga kasus suap yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin.
Banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja DPR bahan saat bahan pokok naik sekalipun, DPR lebih mementingkan agenda lain yang tak mewakili kepentingan rakyat.
Puncaknya pada Agustus lalu ribuan mahasiswa, buruh, serta masyarakat umum menggelar demo besar-besaran bertajuk #BubarkanDPR yang dipicu oleh kebijakan penambahan tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Padahal hingga saat ini perekonomian nasional masih lesu. Ditambah lagi dengan berbagai pernyataan kontroversial yang datang dari anggota DPR dan melahirkan demo lainnya bertajuk tuntutan 17+8.
Kendati aksi besar-besaran telah dijalankan, sampai saat ini DPR RI pun belum memberi langkah nyata untuk memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan para anggota DPR yang memberi pernyataan kontroversial juga tak mendapat sanksi tegas. Sehingga tingkat ketidakpercayaan publik kepada DPR RI pun kian tinggi.
Sebelumnya pada survei berbeda yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) di bulan Mei 2025, menunjukkan bahwa DPR RI berada pada peringkat ketiga sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah.
Pada survei tersebut, MPR RI menempati urutan pertama (48,1 persen), Polri (46,6 persen), DPR RI (45,8 persen), KPU (43,5 persen), serta Partai Politik (43 persen).
Dari angka tersebut menunjukkan bahwa citra DPR RI di mata masyarakat Indonesia dianggap buruk hingga tak bisa dipercaya sampai saat ini.
