Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah mendorong rumput laut tidak lagi dipandang sebatas komoditas ekspor bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi salah satu fondasi industrialisasi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir.
“Peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan menegaskan arah bahwa rumput laut bukan sekedar komoditas ekspor mentah, melainkan basis kita industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Rachmat dalam National Seaweed Forum 2026 di Jakarta, Selasa (6/10).
Menurut Rachmat, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat karena didukung 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, serta wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Namun, kontribusi Indonesia terhadap perdagangan rumput laut dunia masih sekitar 11,4 persen dan lebih dari separuh ekspornya berupa rumput laut kering.
Karena itu, pemerintah ingin mengubah orientasi pengembangan rumput laut dari sekadar mengejar volume produksi menjadi peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah.
Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan pascapanen, standardisasi mutu, diversifikasi produk, serta pengolahan awal. Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pengembangan industri pangan, hidrokoloid, nutraseutikal, kosmetik, biorefinery, hingga biomaterial.
Bappenas juga menilai transformasi tersebut membutuhkan ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan, penguatan data dan regulasi, serta koordinasi lintas sektor dinilai penting agar pengembangan industri rumput laut tidak berjalan secara terpisah.
“Transformasi ini sejalan dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, hingga menempatkan rumput laut sebagai komunitas prioritas dengan target produksi hingga 21 persen dan lonjakan nilai ekspor hampir 51 persen. Di sinilah Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) menjadi sangat penting dan ISDAP akan hadir menerjemahkan target tersebut,” ungkap Rachmat.
Arah hilirisasi tersebut juga telah tercermin dalam kebijakan pembangunan. Dokumen Kementerian PPN/Bappenas mencantumkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut sebagai sasaran, termasuk pengembangan produk turunan seperti karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, dan pakan ternak.
Dengan strategi tersebut, rumput laut diharapkan mampu menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi biru Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
