Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan Indonesia memiliki maksimal tiga Wakil Presiden (Wapres). Usulan itu dipicu kekhawatiran atas pemerataan pembangunan dan beban kerja Presiden, tetapi langsung mendapat kritik karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta berpotensi memicu konflik politik.
Usulan tersebut disampaikan Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI. Ia mengusulkan pembagian tiga Wapres untuk mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.
Sultan menilai Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memiliki tantangan pembangunan yang berbeda di tiap wilayah. Ia juga menyatakan agenda dan beban kerja Presiden semakin besar, sehingga kehadiran beberapa Wapres dinilai dapat memperkuat koordinasi serta pengawasan program pemerintah di daerah.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” ujar Sultan.
Alasan utama usulan tersebut adalah pemerataan pembangunan. Sultan menilai daerah masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, sehingga pembagian tanggung jawab pembangunan kepada tiga Wapres diharapkan memperkuat pengawasan dan koordinasi pemerintahan di wilayah.
Dalam skema tersebut, setiap Wapres akan memiliki tanggung jawab pengawasan pembangunan di wilayah tertentu. Tujuannya agar persoalan daerah mendapat perhatian lebih dekat dari pemerintah pusat dan program pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sultan menegaskan ia tidak sedang mencari sensasi. Ia membuka ruang kritik dan menilai perdebatan terhadap gagasan tersebut sebagai hal yang wajar.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menolak usulan itu. Menurutnya, UUD 1945 sudah mengatur Presiden dibantu satu Wapres, sementara Wapres pada dasarnya berfungsi sebagai pengganti Presiden dalam keadaan tertentu, bukan sebagai pejabat yang memiliki tugas operasional luas.
Feri juga menilai perubahan UUD 1945 hanya untuk mengakomodasi tiga Wapres tidak diperlukan. Ia memperingatkan bahwa keberadaan tiga Wapres dapat menimbulkan konflik politik berkepanjangan, terutama jika Presiden mengalami ketidakmampuan tetap karena ketiga Wapres berpotensi bersaing menjadi pengganti.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan usulan tersebut tidak sesuai konstitusi, teori, dan logika ketatanegaraan modern. Ia menilai gagasan itu tidak sejalan dengan pengembangan demokrasi substantif.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyebut usulan itu bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menetapkan Presiden dibantu satu Wapres. Ia juga mengkhawatirkan krisis politik apabila Presiden berhalangan tetap dan tiga Wapres bersaing merebut posisi pengganti.
Kritik lain menyebut gagasan tersebut berpotensi memperumit birokrasi dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan gubernur, bupati, wali kota, serta kementerian teknis. Ada pula yang menilai penambahan Wapres berpotensi membebani keuangan negara karena memerlukan perubahan UUD 1945 dan peraturan terkait.
Indonesia saat ini hanya memiliki satu Wapres. Namun, beberapa negara memang memiliki lebih dari satu wakil kepala negara atau wakil presiden, meskipun struktur dan sebutan jabatannya berbeda-beda.
Guyana memiliki dua wakil presiden, yaitu Mark Phillips sebagai First Vice President dan Bharrat Jagdeo sebagai Second Vice President. Honduras juga memiliki dua wakil presiden, yakni María Antonieta Mejía dan Carlos Flores Guifarro.
Afghanistan memiliki tiga jabatan wakil pemimpin: Sirajuddin Haqqani, Mullah Yaqoob, dan Abdul Ghani Baradar. Namun, struktur tersebut merupakan deputy leader dalam sistem pemerintahan Taliban, bukan model wakil presiden dalam sistem presidensial seperti Indonesia.
Secara konstitusional, Pasal 4 UUD 1945 menetapkan Presiden dibantu satu Wapres. Oleh karena itu, penerapan tiga Wapres memerlukan amendemen konstitusi, bukan sekadar perubahan peraturan di bawah undang-undang.
Pakar menilai persoalan pemerataan pembangunan tidak otomatis dapat diselesaikan dengan menambah jumlah Wapres. Mereka menekankan perlunya penguatan kelembagaan, kejelasan kewenangan, serta penegakan akuntabilitas agar tidak muncul wilayah abu-abu dalam pengawasan pemerintahan.
Foto : DPD RI
