Jakarta, GPriority.co.id – Fenomena perpindahan kewarganegaraan menjadi perhatian publik setelah Kementerian Hukum mengungkap hampir 8.000 warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan pelepasan status kewarganegaraan dalam lima tahun terakhir, yakni periode 2021–2026.
Sejumlah alasan melatarbelakangi keputusan tersebut, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pernikahan dengan warga negara asing (WNA), hingga keinginan memperoleh kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Dulyono, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan karena data permohonan terus bergerak.
“Sekitar 8.000-an ya. Tapi ini data perkiraan saja. Untuk lima tahun terakhir, kami kemarin sudah mengumumkan di Berita Negara itu sekitar 5.000 sekian. Namun karena data ini bergerak terus, sekarang sudah mencapai hampir 8.000-an,” ungkap Dulyono, dikutip dari Okezone.
Ia menjelaskan, alasan pengajuan pelepasan kewarganegaraan cukup beragam. Namun, pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan yang paling banyak ditemukan.
“Rata-rata alasannya karena pendidikan, karena pekerjaan, tapi paling banyak itu karena menikah dengan WNA,” ucapnya.
Fenomena ini turut mendapat perhatian kalangan akademisi. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dian Azmawati, menilai perpindahan kewarganegaraan berpotensi menimbulkan persoalan brain drain, yaitu keluarnya sumber daya manusia berkualitas dari suatu negara.
“Ada potensi brain drain, yakni perpindahan sumber daya manusia berkualitas yang berdampak pada daya saing bangsa,” ujarnya kepada RRI.
Menurut Dian, keputusan berpindah kewarganegaraan umumnya didorong harapan mendapatkan peluang pendidikan, pengembangan karier, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah perlu memahami faktor pendorong tersebut agar mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda di dalam negeri.
Pelepasan Status WNI Tidak Otomatis
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menjelaskan bahwa permohonan pelepasan kewarganegaraan diajukan secara daring melalui sistem terpusat Ditjen AHU.
Perubahan status kewarganegaraan juga membawa konsekuensi hukum, termasuk terkait hak atas tanah, hak politik, keimigrasian, kegiatan usaha, warisan, dan perpajakan.
Data hampir 8.000 permohonan tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pendidikan, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar persoalan perpindahan kewarganegaraan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap kemampuan Indonesia mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia unggul.
