Palembang, GPriority.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta aparat menindak tuntas para pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, agar upaya pemadaman tidak sia-sia.
Arahan itu disampaikan Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Minggu (18/10). Kunjungan itu menjadi agenda perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB.
Rapat turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala BPDB Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel.
Kristomei menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia meminta sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sesuai instruksi Presiden.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kristomei, dikutip dari laman resmi BNPB.
Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai alutsista, termasuk helikopter, telah dikerahkan, BNPB meminta evaluasi berkala atas efektivitas operasi di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pergerakan pasukan dan penggunaan sarana sebanding dengan penurunan luasan kebakaran serta jumlah titik panas (hotspot).
Sebagai langkah taktis, BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.
BNPB juga meminta pengujian efisiensi berbagai metode pemadaman, mulai dari water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl, hingga inovasi seperti penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.
Berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN, kebakaran terjadi di 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumsel. Wilayah tersebut meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), KPH, hingga hutan lindung.
Sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan izin konversi, yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan. BNPB menilai penegakan hukum yang tegas penting untuk menciptakan efek jera agar lahan tidak dibakar kembali setelah dipadamkan.
BNPB juga meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merumuskan solusi permanen untuk penanganan lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Dalam menghadapi karhutla, Kristomei menegaskan empat pilar strategi: kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Ia menekankan penanganan harus dilakukan cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah eskalasi kebakaran serta meminimalkan dampak polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.
Usai rapat, Kristomei bersama Kepala BMKG melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selama peninjauan, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.
Temuan tersebut memperkuat urgensi agar seluruh unsur penanganan bergerak terpadu, mempercepat pemadaman di lokasi yang masih terbakar, serta mengoptimalkan dukungan operasi darat dan udara. Hasil pemantauan langsung itu juga menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan sesuai kondisi di lapangan.
Foto : BNPB
