Ada Kejanggalan, Bansos DKI Disoroti Tiga Menteri

Jakarta,gpriority-Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai ada keganjilan oleh tiga menteri Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tiga Menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dikutip dari cnnindonesia.com pada Jum’at (8/5) kecurigaan Menkeu Sri Mulyani dikarenakan Pemprov DKI tidak memiliki dana pada gelombang selanjutnya sehingga meminta Pemerintah Pusat menanggung semua bansos kepada warga Jakarta yang terkena dampak Covid-19.

” Gelombang pertama mereka memberikan bansos sebesar 1,1 juta kepala keluarga.Namun digelombang selanjutnya semua bansos diserahkan kepada pemerintah dikarenakan ketiadaan dana,” ucap Sri Mulyani dalam laporannya pada saat rapat virtual bersama anggota komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5).

Tidak hanya Sri Mulyani yang menemukan keganjilan,Mensos Juliari Batubara pun menemukan keganjilan pada saat dirinya turun langsung ke lapangan membagikan bantuan sembako dari Presiden pada Minggu (3/5).

Menurut Juliari setelah melakukan penelusuran di 15 titik penyaluran bansos DKI Jakarta, ada kesamaan data antara penerima bansos Kemensos dengan bantuan Pemprov DKI.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan rapat terbatas secara virtual yang digelar Mensos dengan Pemprov DKI, karena saat Ratas tersebut Gubernur Anies Baswedan meminta pemerintah mengcover wilayah yang belum terjangkau bansos oleh Pemprov DKI. Tapi ternyata setelah ditelusuri datanya sama dengan penerima bantuan dari Pemprov DKI.

Keganjilan ini pulalah yang membuat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan dirinya juga sempat menegur Anies Baswedan terkait data penerima bansos DKI Jakarta.

Terkait hal itu, belum ada penjelasan apapun dari Pemprov DKI Jakarta. Yang pasti pada siaran persnya pada Senin (4/5), Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan PSBB.(Hs)

Related posts