Kendari, GPriority.co.id – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, semakin panjang dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Kendari harus mencari langkah untuk mengurai antrean BBM, meski kewenangan terkait pasokan dan alokasi bahan bakar minyak (BBM) berada di pemerintah pusat.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengaku belum dapat memastikan kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi antrean BBM di wilayahnya. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan sistem ganjil-genap seperti yang diberlakukan di Makassar.
Namun, Siska menegaskan kebijakan tersebut belum diputuskan karena karakteristik Kota Kendari berbeda dengan Makassar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kendaraan.
“Aduh, saya juga pusing bagaimana mengomentari ini. Ini kebijakan pusat. Kita kan bukan daerah penghasil, jadi bukan kewenangan daerah untuk mengaturnya,” kata Siska usai Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (14/9).
Menurut Siska, persoalan antrean BBM di Kendari berkaitan dengan alokasi dan pasokan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemkot Kendari memiliki ruang terbatas dalam menentukan kebijakan distribusi BBM.
Ia juga menyebut kondisi di Selat Hormuz turut berdampak terhadap situasi pasokan energi hingga ke daerah. Sebelumnya, pemerintah memang menyoroti dinamika Selat Hormuz dan dampaknya terhadap perdagangan minyak serta energi global.
Di tengah persoalan tersebut, Pemkot Kendari terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengetahui kondisi pasokan dan mencari langkah yang dapat dilakukan di tingkat daerah.
Siska juga mengaku baru memperoleh informasi mengenai adanya kendaraan dengan tangki berukuran besar yang disebut warga berulang kali mengantre di SPBU. Ia mengatakan akan meminta dinas terkait melakukan pemantauan terhadap aktivitas tersebut.
Persoalan BBM juga terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi. Di Makassar, pemerintah daerah bersama Pertamina menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi sebagai salah satu upaya mengurai antrean panjang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut antrean di Makassar bukan semata-mata disebabkan kelangkaan BBM. Menurutnya, terjadi peralihan sebagian masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga.
Sementara itu, pemerintah pusat pada 16 September menyatakan antrean BBM di Makassar mulai terurai setelah sejumlah inovasi diterapkan. Kondisi di Kendari masih menjadi perhatian pemerintah daerah sambil menunggu langkah penanganan lebih lanjut.
