Jakarta, GPriority.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan transparansi transaksi sekaligus memperbaiki tata kelola program. Sistem tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace pengadaan MBG akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Sudaryono, sistem digital tersebut akan membuat proses pengadaan bahan baku MBG lebih mudah dipantau. Pemerintah nantinya dapat mengetahui pihak pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakan secara lebih jelas.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya melalui akun Instagram, Sabtu (12/9), sebagaimana dikutip dari laporan ANTARA.
Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang akan masuk dalam marketplace pengadaan MBG, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN menargetkan sistem tersebut tidak hanya memperkuat transparansi pengadaan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Pemasok MBG Wajib Terverifikasi
BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller untuk memastikan pemasok bahan baku MBG berasal dari pihak yang telah memenuhi persyaratan. Dengan mekanisme tersebut, pemasok tidak bisa berasal dari sembarang pihak.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
Selain memperketat proses pengadaan, BGN tengah menyusun mekanisme agar bahan baku MBG sebisa mungkin dibeli dari wilayah setempat. Misalnya, dapur MBG di Mojokerto akan diprioritaskan membeli telur dari Mojokerto selama stok tersedia. Jika komoditas tidak tersedia di wilayah tersebut, barulah pembelian dapat dilakukan dari daerah lain.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” kata Sudaryono.
Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Sudaryono untuk membenahi tata kelola BGN agar lebih transparan dan berbasis sistem. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa proses yang sebelumnya manual dan tidak transparan harus diarahkan menjadi sistem digital dengan rekam transaksi yang jelas.
Dengan demikian, marketplace pengadaan MBG diharapkan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan bahan baku, memastikan pemasok terverifikasi, serta memperkuat dampak ekonomi program MBG di tingkat daerah.
