Jakarta, GPriority.co.id – Pernyataan lima gubernur di Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik publik. Rudy Mas’ud, Agustiar Sabran, H. Muhidin, Ria Norsan, dan Zainal A. Paliwang menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan mereka dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.
Berdasarkan laporan Tirto pada 13 Oktober 2026, respons para kepala daerah tersebut ramai diperbincangkan karena dianggap belum mencerminkan kegentingan persoalan karhutla. Kritik juga datang dari anggota DPR RI Daniel Johan yang mengingatkan pentingnya empati pemimpin ketika masyarakat menghadapi bencana.
1. Rudy Mas’ud: Kualitas Udara Disebut Aman
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menuai sorotan ketika menyatakan kualitas udara di wilayahnya masih terkendali, meskipun dampak kabut asap turut memengaruhi aktivitas masyarakat.
“Kualitas udara untuk Kalimantan Timur alhamdulillah masih semuanya aman terkendali, masih dalam kondisi yang aman, masih aman. MBG tetap jalan.”
Pernyataan tersebut menjadi perbincangan karena pada periode yang sama, kegiatan belajar di sejumlah sekolah dilaporkan terdampak kabut asap.
2. Agustiar Sabran: “Bercerai Kawin Lagi”
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjadi sorotan setelah melontarkan candaan ketika membahas penyebab dan penanganan karhutla.
“Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97% tuh akibat manusianya. Karena itu bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi.”
Ucapan tersebut viral di media sosial. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan itu tidak tepat disampaikan saat masyarakat mengalami dampak bencana.
“Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” kata Daniel, sebagaimana dikutip detikNews.
3. H. Muhidin: Karhutla Dinilai Tidak Parah
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin juga dikritik setelah menyampaikan penilaiannya ketika meninjau lokasi kebakaran.
“Kita meninjau bersama-sama ternyata tidak parah. Heli pun tidak ada hari ini. Biasanya kalau parah heli itu ada menyiram, ini tidak ada. Artinya tidak parah.”
Pernyataan tersebut dipersoalkan karena ketiadaan helikopter pemadam saat peninjauan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebakaran tidak parah. Dalam laporan Tirto, Muhidin kemudian juga menyampaikan permohonan maaf karena pemerintah daerah belum dapat membantu seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
4. Ria Norsan: Pertanyakan Keterlibatan Mahasiswa
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjadi sorotan saat berdialog dengan mahasiswa yang mengkritik penanganan karhutla. Ia mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemadaman api di lapangan.
“Mahasiswa ada turun? Memadamkan api? Saya sudah 4 hari ini (turun), saya belum lihat mahasiswa turun di lapangan. Belum ada, 3-4 hari ini saya belum lihat.”
Menurut laporan Suara.com, pernyataan tersebut memicu perdebatan karena mahasiswa menyatakan telah ikut terlibat dalam kegiatan penanganan karhutla.
5. Zainal A. Paliwang: Menanggapi Kritik soal Peralatan
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menanggapi kritik terkait upaya pemadaman kebakaran dan keterbatasan peralatan.
“Kita berupaya untuk membantu petugas, tapi ada juga yang bilang saya bodoh. Ya, biarlah saya bodoh, enggak apa-apa. Ya, biarlah saya bodoh. Yang bilang saya bodoh itu memang dia orang hebat. Dia itu orang pintar orang berpendidikan. Ya, tidak apa-apa, biar Allah yang membalas.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik di tengah tuntutan agar pemerintah daerah menunjukkan langkah nyata dan koordinasi yang efektif dalam penanganan karhutla.
Empati Pemimpin Jadi Sorotan
Rangkaian pernyataan lima gubernur tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi publik ketika bencana terjadi. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi kebakaran, dampak kabut asap, serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Kritik terhadap pernyataan pejabat tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kinerja mereka.
Namun, di tengah karhutla, keterbukaan informasi, empati terhadap warga terdampak, dan penjelasan konkret mengenai penanganan bencana menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
