Jakarta, GPriority.co.id – Isu TNI AD (Angkatan Darat) yang akan merekrut 24 ribu prajurit untuk ketahanan pangan, mencuat ke permukaan. Menyoroti hal ini, DPR pun turut memberikan tanggapan.
Menurut Komisi I DPR RI, seharusnya TNI AD tidak gegabah dan berhati-hati dalam menjalankan rencana tersebut. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, penting untuk menjaga sikap profesionalisme dan kesiapan tempur dalam setiap kebijakan rekrutmen prajurit yang akan diberlakukan.
Kendati rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun Dave menekankan pentingnya evaluasi secara berkala agar fokus utama TNI yang berperan sebagai alat pertahanan negara, tidak dengan mudah bergeser dan tumpang tindih dengan tugas sipil.
Adapun, rencana ini ditolak keras oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyimpang dari mandat utama TNI, sesuai dengan konstitusi dan UU TNI.
Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil juga berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam urusan sipil seperti pertanian dan kesehatan adalah bagian dari kegagalan menjaga batas antara militer dan sipil, yang juga dapat mencederai semangat reformasi TNI menuju profesionalismenya.
Koalisi Masyarakat Sipil turut mendesak Presiden Prabowo dan DPR untuk dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan ini, agar nantinya tidak mencoreng jati diri TNI.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari berbagai organisasi HAM dan masyarakat sipil, termasuk diantaranya Imparsial, YLBHI, KontraS, juga Amnesty International Indonesia.
Foto : Dok. Partai Golkar
