Gorontalo, Gpriority.co.id – Perluasan akses keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Demikian dikatakan PJ Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer saat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Rabu (7/12).
Terkait dengan hal tersebut, Hamka meminta TPAKD Kabupaten/Kota yang telah dikukuhkan agar segera menyusun dan mengimplementasikan program-program yang bisa mengakselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat. “Segera identifikasi potensi ekonomi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah sangat membutuhkan ketersediaan akses jasa keuangan dan itu menjadi tugas TPAKD,” ujarnya.
Pengukuan TPAKD Kabupaten/Kota sendiri menurutnya merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Hamka. Adapun dasar pembentukan TPAKD tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan TPAKD. Dalam Surat Edaran Mendagri tersebut diinstruksikan agar pemerintah daerah segera membentuk TPAKD paling lambat 15 Desember 2022.
Sebagai informasi saat ini telah terbentuk 464 TPAKD di seluruh Indonesia. Terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 430 TPAKD kabupaten/kota. Khusus untuk TPAKD Provinsi Gorontalo sudah terbentuk dan dikukuhkan pada 19 September 2017, yang kemudian diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 216 Tahun 2021. Hadir dalam pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo diantaranya Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Sarjito, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Winter Marbun. (PS/dbs*)
