Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi perluasan akses keuangan hingga ke seluruh daerah sekaligus menargetkan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang.
Presiden menyebut penyaluran kredit produktif saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun kepada sekitar dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran hingga Rp400 triliun untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Di tahun yang akan datang rencana kita, sasaran kita Insya Allah terwujud, saya ingin salurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan daerah-daerah terpencil dan tertinggal,” kata Prabowo.
Prabowo mengapresiasi terbentuknya 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Kelembagaan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam membangun kelembagaan TPAKD. Ia juga menyoroti jangkauan layanan keuangan yang menyentuh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengemudi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Pada kegiatan tersebut, Prabowo resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Dewan ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan diarahkan untuk memperluas orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional, menertibkan konsesi yang tidak produktif, serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran agar potensi ekonomi Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia mendorong efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan optimalisasi aset negara agar pengelolaannya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut Prabowo, akses keuangan bukan hanya terbatas pada ketersediaan pembiayaan, tetapi harus memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menegaskan ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026.
Foto : BPMI Setpres
