Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera bertindak cepat dan tegas dalam menangani dugaan investasi bermasalah peer to peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Ia menilai keterlambatan langkah OJK berpotensi memicu bertambahnya korban karena sistem digital DSI masih dapat diakses publik.
“Artinya, jumlah lender masih bisa bertambah karena fitur pengisian dana masih dibuka,” kata Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1) kemarin.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap platform digital keuangan, khususnya ketika persoalan hukum sudah mencuat ke ruang publik.
Mercy menyoroti belum adanya langkah penghentian aktivitas atau pembekuan akses (freezing access) oleh OJK terhadap DSI.
Ia mempertanyakan alasan OJK belum mengambil tindakan tegas, padahal salah satu fungsi utama pengawasan sektor jasa keuangan adalah mencegah kerugian yang lebih luas di masyarakat.
“Kalau sudah diketahui ada permasalahan, sejauh mana proses freezing access dan freezing activity dilakukan? Kita berbicara hari ini agar tidak ada korban yang bertambah,” tegasnya.
Mercy menilai, proses hukum yang sedang berjalan seharusnya diiringi dengan respons cepat dari regulator. Masih terbukanya sistem DSI dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta upaya pencegahan kejahatan keuangan.
Lebih lanjut, legislator asal Maluku tersebut juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap latar belakang para korban yang diduga terdampak kasus ini. Mayoritas korban berasal dari kelompok masyarakat rentan.
“Yang menjadi korban ini bukan pengusaha besar atau korporasi besar, melainkan pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, dan rakyat kecil. Ini sangat menyakitkan,” ucapnya.