Jakarta, GPriority.co.id – Jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 yang saat ini diamanatkan kepada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khoirudin, dikabarkan akan digantikan oleh Suhud Alynudin.
Informasi ini mencuat setelah beredarnya surat keputusan (SK) DPP PKS bernomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa DPP PKS mencabut keputusan sebelumnya terkait susunan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029.
Pencabutan itu disebut menjadi dasar perubahan struktur pimpinan dewan, termasuk posisi Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat oleh Khoirudin digantikan Suhud Alynudin,” demikian bunyi kutipan dokumen yang beredar, Selasa (21/4).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, membenarkan adanya surat dari DPP PKS terkait usulan pergantian tersebut.
“Terakhir memang DPW mendapatkan surat dari DPP yang memerintahkan mengusulkan atau menyarankan pergantian, tapi bagi kami itu adalah perintah ke DPW bahwa ketua DPRD DKI Jakarta yang saat ini memang yang berhak dengan posisi tersebut, itu di rotasi Ustad Khoirudin, kepada yang sekarang menjabat ketua DPW yaitu pak Suhud Alynudin,” kata Taufik dalam konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, proses pergantian Ketua DPRD tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui tahapan yang panjang, mengingat posisi tersebut sangat strategis.
Menurutnya, surat dari DPP akan disampaikan ke DPW, kemudian diteruskan ke Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selanjutnya, DPRD akan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memproses pergantian tersebut.
“Jadi prosesnya nanti Kemendagri baru kemudian dia balik lagi ke DPRD. Tentu saja dengan koordinasi dengan gubernur. Maka nanti ada proses, ada paripurna dan lain-lain, ada prosedurnya. Jadi sekarang sudah sampai situ,” ucap Taufik.
Terkait alasan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta, Taufik tidak menjelaskan secara rinci. Ia menyebut rotasi jabatan merupakan hal yang biasa di internal PKS, terutama setelah Musyawarah Nasional (Munas) yang menghasilkan pergantian Presiden PKS dari Ahmad Syaikhu menjadi Al Muzzammil Yusuf.
Ia menambahkan, perubahan struktur kepengurusan juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di tingkat DPW. Menurutnya, pimpinan baru memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyusun strategi organisasi.
“Dan kenapanya, tentu saja mereka pasti sudah punya juga alasan dan perhitungannya segala macam, yang tidak diberitahukan ke semua gitu. Tapi intinya kami di PKS baik di dewan maupun tempat lain itu sami’na wa atho’na. Jadi ustad Khorudin juga mengatakan bahwa ‘saya ditempatkan dimana saja gak apa-apa,’” pungkas Taufik.
