Jakarta, GPriority.co.id – Pesiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif, terukur, dan terpadu. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10), yang turut membahas pengusutan 98 kasus korporasi yang diduga terlibat karhutla.
Presiden meminta penguatan operasi udara melalui pengerahan pesawat Hercules untuk mendukung penyemaian dry ice. Ia juga memerintahkan pelibatan TNI, Polri, BNPB, dinas terkait, dan masyarakat secara terpadu, serta menegaskan penanganan harus segera dilakukan tanpa menunggu turunnya hujan.
Operasi pemadaman dipercepat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan kapasitas operasi udara dan memperbanyak pengerahan personel di lapangan. Pemerintah juga mengevaluasi perkembangan titik panas (hotspot), kondisi faktual di lapangan, efektivitas pemadaman, serta kendala yang dihadapi petugas.
“Tadi kami menerima masukan dari seluruh kementerian terkait mengenai perkembangan titik panas, kemudian tentang kondisi faktual di lapangan, serta berbagai langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan oleh petugas, termasuk kendala-kendala yang dihadapi,” ujar Dudung usai rapat di Kantor Kemenko Polkam.
Rapat internal di Kemenko Polkam turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.
98 kasus korporasi naik sidik
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri telah menaikkan 98 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla ke tahap penyidikan. Penyidik mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri pertanggungjawaban hingga pemilik perusahaan dan pemegang saham.
“Per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” ujar Suyudi dalam konferensi pers di Istana Merdeka.
Ia memastikan penetapan tersangka akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang terkumpul. Polri menargetkan proses hukum dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat, termasuk terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Presiden Prabowo meminta data mengenai 98 kasus korporasi tersebut segera disiapkan agar penegakan hukum dapat berjalan cepat. Pemerintah menekankan bahwa percepatan pemadaman di lapangan harus berjalan seiring dengan proses hukum terhadap pihak yang diduga memicu karhutla.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengendalikan karhutla, sekaligus mengantisipasi isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.
Foto : BPMI Setpres
