Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Pro-Pemerintah RI, Operasi Pengaruh Terkoordinasi Terungkap

Kantor Google. Foto: istimewa Kantor Google. Foto: istimewa

Jakarta, GPriority.co.id – Google menutup sebanyak 19.372 kanal YouTube yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations yang berkaitan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Ribuan kanal tersebut diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.

Temuan ini terungkap dalam laporan resmi Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut memuat hasil investigasi Google terhadap berbagai jaringan yang dinilai menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah platform miliknya.

Berdasarkan laporan tersebut, penindakan terhadap kanal YouTube terkait Indonesia berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.
Pada Juli 2026, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan administrasinya.

Selanjutnya, pada Agustus 2026, jumlah kanal yang ditutup meningkat menjadi 10.134 kanal. Google menyebut jaringan tersebut tidak hanya menyebarkan konten yang mendukung pemerintah, tetapi juga mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.

Sementara pada September 2026, Google kembali menghentikan 2.350 kanal YouTube dengan pola penyebaran konten serupa.
Dengan demikian, total 19.372 kanal YouTube ditutup dalam tiga bulan tersebut berdasarkan tiga kelompok penindakan yang secara khusus disebut mendukung pemerintah Indonesia.

Selain itu, Google juga menghentikan 17 kanal lainnya yang menyebarkan konten dalam berbagai bahasa, termasuk Indonesia, Portugis, Rusia, Telugu, dan Inggris, yang mendukung pemerintah Indonesia.

Dalam laporannya, Google menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari investigasi terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang bertujuan menyebarkan narasi tertentu melalui jaringan kanal.

Operasi semacam ini menjadi perhatian perusahaan teknologi karena dapat memengaruhi ruang informasi digital dan membentuk persepsi publik melalui aktivitas yang terorganisasi.

Google juga mengungkap bahwa penindakan serupa dilakukan terhadap jaringan kanal dari sejumlah negara lain, termasuk China, Rusia, India, Pakistan, dan Azerbaijan.

Hingga laporan tersebut dipublikasikan, Google belum mengungkap secara terperinci identitas pihak yang berada di balik jaringan kanal terkait Indonesia tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), juga belum memberikan tanggapan sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 18 November 2026.

Temuan ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan integritas informasi di ruang digital. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat, upaya membedakan komunikasi publik yang autentik dengan operasi pengaruh terkoordinasi menjadi tantangan tersendiri.