Jakarta, GPriority.co.id – Realisasi investasi Provinsi Papua Selatan mencapai Rp8,75 triliun dari target Rp10 triliun pada 2026. Capaian tersebut mendorong pemerintah daerah optimistis dapat memenuhi bahkan melampaui target hingga akhir tahun, sekaligus membuka peluang pengembangan industri hilirisasi komoditas perkebunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Selatan, Petrus Assem, S.Sos., M.M., saat diwawancarai di sela agenda Rapat Koordinasi (Rakor) PTSP 2026 di Redtop Hotel, Jakarta, Rabu (18/11).
Kegiatan yang berlangsung pada 17–19 November 2026 tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi.
Petrus menjelaskan, secara umum Papua Selatan tidak menghadapi kendala dalam akses perizinan karena sistem Online Single Submission (OSS) telah terbuka dan dapat diakses dari berbagai wilayah. Namun, persoalan muncul pada ketersediaan lahan akibat penetapan sejumlah kawasan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Agrinas.
Ia mengungkapkan, perubahan status dan pembagian kawasan turut memengaruhi kepastian lokasi investasi. Bahkan, menurutnya, terdapat lebih dari 400 ribu hektare lahan yang sebelumnya telah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi mengalami perubahan dalam perkembangan kebijakan di lapangan.
Di sisi lain, Petrus menyebut sektor pertanian dalam arti luas, khususnya perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, sebagai potensi investasi unggulan Papua Selatan.
Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar sembilan perkebunan kelapa sawit besar yang beroperasi dengan dukungan 11 industri pabrik kelapa sawit (PKS).
Meski demikian, ia menilai pengembangan industri turunan masih menjadi pekerjaan rumah. Selama ini, hasil perkebunan sawit diolah menjadi crude palm oil (CPO), kemudian dikirim ke luar daerah, termasuk Surabaya, untuk diproses lebih lanjut menjadi produk jadi.
“Kami sudah menginisiasi dan membawa perusahaan dari Kalimantan untuk melakukan presentasi beberapa kali. Karena industri turunan itu membutuhkan biaya besar, tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi, serta tenaga engineering yang memadai,” ungkap Petrus.
Ia menyebut terdapat sekitar 73 jenis produk turunan kelapa sawit yang berpotensi dikembangkan, seperti sabun, minyak goreng, dan parfum. Namun, pembangunan industri sederhana saja diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp300 miliar.
Petrus juga menjelaskan bahwa Rakor PTSP menjadi kesempatan menyampaikan persoalan daerah kepada kementerian agar kebijakan pemerintah pusat lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Menurutnya, penerapan OSS di Papua Selatan masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, fasilitas kantor, dan infrastruktur pendukung sebagai provinsi hasil pemekaran. Meski demikian, standar operasional prosedur pelayanan tetap dijalankan.
“Kendala yang kita hadapi di lapangan tidak sama dengan teman-teman di Jawa. OSS-nya sama, tetapi jaringan dan fasilitas kami belum memadai. Yang penting, standar operasional prosedur tetap kami lakukan,” tegasnya.
