Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di kawasan Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat di wilayah DKI Jakarta.
Rencana pemanfaatan lahan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (16/11).
Saat itu, Gus Ipul menyebut UI bersedia menyediakan lahan di sisi Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.
Ia juga menjelaskan bahwa kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, pemerintah membutuhkan sekitar 8 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Namun, rencana tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pihak Universitas Indonesia. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang diusulkan bukan bagian dari kawasan hutan kota, melainkan lahan kampus di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan tersebut.
UI juga menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan kawasan hutan kota sebagai ruang hijau yang dilestarikan.
“Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” kata Erwin, Selasa (17/11).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Pemprov DKI sebelumnya telah mengajukan dua lokasi alternatif, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan luas sekitar 2 hektare.
Kemensos kemudian menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota. Gus Ipul menyebut penentuan lokasi masih membutuhkan pengecekan lapangan, penilaian kelayakan, serta kesesuaian tata ruang dan persyaratan lingkungan.
Pembangunan juga harus melalui proses administrasi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan Universitas Indonesia.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
