Jakarta, GPriority.co.id – Ombudsman Republik Indonesia (RI) memperketat pengawasan terhadap proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk memastikan seleksi berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya laporan masyarakat terkait penyelenggaraan seleksi CASN dalam beberapa tahun terakhir.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan bahwa sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, pihaknya menerima sebanyak 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN. Dari jumlah tersebut, 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Ombudsman, laporan tersebut terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, serta 91 laporan yang masih berjalan pada 2026.
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan,” ujar Radian Syam dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11).
Menurut Radian, terdapat sejumlah titik rawan maladministrasi yang perlu menjadi perhatian penyelenggara. Permasalahan dapat muncul sejak penetapan formasi, persyaratan pendidikan yang multitafsir, gangguan sistem pendaftaran, hingga proses verifikasi administrasi dan penanganan masa sanggah yang tidak seragam.
Selain itu, transparansi tes non-Computer Assisted Test (CAT), perubahan jadwal secara mendadak, dugaan campur tangan pihak lain, serta keterlambatan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) juga menjadi perhatian Ombudsman.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Radian.
Pengawasan ini semakin penting mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi. Pemerintah juga merencanakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Sebagai langkah pencegahan, Ombudsman mendorong penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta kolaborasi antarlembaga penyelenggara seleksi.
Masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi diimbau terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara. Jika tidak memperoleh penyelesaian yang patut, laporan dapat diteruskan secara gratis melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau situs resmi Ombudsman.
“Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi,” pungkas Radian.
