Kutai Timur, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, optimistis mampu mencapai target investasi sebesar Rp18 triliun pada 2026. Optimisme tersebut didukung capaian investasi aktual yang telah menyentuh sekitar Rp14,5 triliun, meskipun sebagian nilainya belum masuk dalam pencatatan resmi pemerintah pusat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Prananta, mengungkapkan terdapat sekitar Rp4,8 triliun investasi yang belum tercatat oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan waktu pelaporan yang berdekatan dengan batas akhir penyampaian laporan pada 15 Oktober 2026.
“Secara riil, capaian investasi kita sebenarnya sudah mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Hanya saja, ada sekitar Rp4,8 triliun yang belum sempat masuk dalam pencatatan resmi karena keterbatasan waktu pelaporan,” jelas Novian saat ditemui di sela-sela peluncuran aplikasi SIGAP Koperasi di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten, Senin (16/11).
Menurutnya, nilai investasi yang belum tercatat tersebut akan diakumulasikan dalam laporan triwulan IV. Sementara itu, hingga triwulan III, realisasi investasi yang tercatat secara resmi masih berkisar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun.
“Kami optimistis target Rp18 triliun bisa tercapai hingga akhir tahun. Apalagi, masih ada investasi yang akan masuk dalam pencatatan triwulan IV,” tegasnya.
Optimisme tersebut juga berkaca pada pencapaian investasi Kutim sepanjang 2025 yang mencapai Rp20,07 triliun atau 160,06 persen dari target Rp12,5 triliun. Capaian ini menunjukkan besarnya potensi investasi daerah. Data tersebut sebelumnya juga diberitakan ANTARA Kaltim pada Juli 2026.
Meski demikian, Novian mengakui sektor pertambangan dan perkebunan masih mendominasi kontribusi investasi di Kutim.
“Selama ini, sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi dua sektor yang mendominasi kontribusi investasi di Kutim,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pengembangan sektor alternatif, seperti perikanan, pertanian pangan, industri pengolahan, pariwisata, logistik, hingga energi terbarukan.
“Ke depan, tantangan kita bukan hanya mempertahankan capaian investasi, tetapi juga bagaimana mendorong agar investasi di Kutai Timur tidak terus bertumpu pada sektor pertambangan dan perkebunan. Kita memiliki potensi lain, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang perlu terus dikembangkan agar struktur ekonomi daerah semakin beragam,” ujarnya.
Novian menegaskan investasi yang masuk harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk membuka peluang kemitraan dengan UMKM, koperasi, petani, dan nelayan.
“Kami ingin investasi yang masuk ke Kutai Timur tidak hanya besar dari sisi nilai, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, peluang investasi di sektor non-tambang perlu dipromosikan lebih serius, termasuk mendorong hilirisasi produk lokal, memperkuat kemitraan dengan UMKM, serta membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan potensi ekonomi di berbagai wilayah,” tambahnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, DPMPTSP akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar peluang investasi dapat diwujudkan menjadi proyek nyata.
“Koordinasi antara DPMPTSP, Bappeda, perangkat daerah teknis, pengelola kawasan industri, perguruan tinggi, dan dunia usaha diperlukan agar peluang investasi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar terealisasi,” ujarnya.
