Polemik Ijazah Anggota Dewan, Berikut Kebijakan di Negara Lain

Jakarta, GPriority.co.id – Polemik mengenai syarat pendidikan anggota DPR kembali mencuat setelah sejumlah pihak menyoroti anggota dewan yang berijazah Paket C atau setara SMA. Perdebatan itu memunculkan pertanyaan: apakah gelar sarjana perlu dijadikan syarat wajib bagi calon anggota parlemen, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara lain?

Di Indonesia, UU Pemilu menetapkan pendidikan minimal calon anggota DPR adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat. Dengan demikian, lulusan Paket C secara hukum masih dapat menjadi anggota dewan, meskipun praktik tersebut kerap memicu kritik karena dianggap tidak sejalan dengan tuntutan kompleksitas tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam DPR RI periode 2024–2029, mayoritas anggota dilaporkan berpendidikan sarjana. Satu sumber menyebut terdapat 155 anggota berpendidikan S1, 119 S2, dan 29 S3, sementara 63 anggota berpendidikan SMA atau sederajat dan tiga lulusan D3. Data lain menyebut 242 anggota berpendidikan S1, sehingga angka pasti dapat berbeda tergantung basis data dan metode penghitungan.

Pendidikan tinggi bukan syarat mutlak

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa gelar universitas tidak selalu menjadi syarat konstitusional untuk menjadi anggota parlemen. Di Amerika Serikat, misalnya, anggota House of Representatives dan Senat tidak wajib memiliki ijazah universitas.

Secara faktual, hampir seluruh anggota Kongres Amerika Serikat berpendidikan tinggi. Laporan yang dikutip menyebut seluruh senator memiliki gelar pendidikan tinggi, sementara hanya 19 anggota House of Representatives yang tidak memiliki gelar universitas.

Hal serupa terjadi di Inggris. Calon anggota House of Commons tidak wajib berijazah universitas, tetapi sekitar 84 persen anggota pada periode yang dikutip berpendidikan universitas, dan 126 orang memiliki gelar pascasarjana.

Artinya, di negara-negara tersebut pendidikan tinggi lebih merupakan realitas sosial dan politik, bukan syarat hukum yang membatasi hak warga untuk maju sebagai calon legislatif.

Ada negara yang mensyaratkan gelar

Meski demikian, tidak semua negara membiarkan syarat pendidikan terbuka. Bhutan dan Libya termasuk negara yang mensyaratkan calon parlemen memiliki gelar universitas atau kualifikasi setara.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk syarat pendidikan yang relatif ketat dibandingkan model “tidak ada syarat ijazah” yang berlaku di banyak negara demokrasi mapan. Negara-negara dengan ketentuan tersebut beranggapan bahwa pendidikan formal dapat meningkatkan kesiapan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif.

Namun, kebijakan itu juga tidak bebas kritik. Syarat pendidikan yang terlalu tinggi berpotensi mempersempit akses warga terhadap jabatan legislatif dan menciptakan hambatan bagi figur politik yang memiliki pengalaman, dukungan rakyat, tetapi tidak menempuh pendidikan tinggi.

Risiko pemalsuan ijazah

Pengalaman Pakistan kerap dijadikan contoh bahaya dari syarat pendidikan yang terlalu ketat. Negara tersebut pernah mensyaratkan gelar sarjana bagi calon anggota parlemen pada 2002.

Ketentuan itu kemudian memicu pemalsuan ijazah secara massal. Pada 2010, Mahkamah Agung Pakistan bahkan memerintahkan verifikasi ijazah ribuan anggota parlemen.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa syarat gelar akademik tidak serta-merta menjamin kualitas wakil rakyat. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, syarat pendidikan justru dapat membuka celah praktik curang dalam pencalonan.

Kualitas bukan hanya gelar

Pendidikan tinggi umumnya memperkuat kemampuan analisis, literasi hukum dan kebijakan, serta argumentasi berbasis data. Anggota parlemen dengan latar belakang hukum, ekonomi, administrasi publik, atau kebijakan publik cenderung lebih siap menguraikan persoalan kebijakan yang kompleks.

Kemampuan tersebut penting karena anggota dewan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Mereka dituntut memahami rancangan undang-undang, menilai dampak sosial-ekonomi kebijakan, membaca data anggaran, serta menguji kebijakan pemerintah secara rasional.

Namun, gelar akademik bukan satu-satunya ukuran kualitas wakil rakyat. Integritas, pengalaman organisasi, empati terhadap warga, kemampuan komunikasi, dan rekam jejak politik juga menjadi faktor penting dalam menilai kinerja anggota parlemen.

Jalan tengah yang dibutuhkan

Sejumlah pengamat menilai, Indonesia tidak harus langsung menetapkan gelar S1 sebagai syarat wajib bagi calon anggota DPR. Yang lebih penting adalah membangun mekanisme untuk memastikan kualitas anggota dewan, tanpa menutup akses warga terhadap politik.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain transparansi riwayat pendidikan dan rekam jejak calon, uji kompetensi terkait tata negara dan legislasi, serta pembinaan berkelanjutan bagi anggota terpilih.

Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggota DPR wajib berijazah sarjana. Isu yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap wakil rakyat memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan untuk mewakili kepentingan publik secara bertanggung jawab.

Oleh : Denis Saputra (Mahasiswa, Tinggal di Muara Enim)

Foto : Istimewa