UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,1 Juta

Gubernur DKI Jakarta resmi menaikkan UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6,13 juta/Foto : Dok. GPriority Gubernur DKI Jakarta resmi menaikkan UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6,13 juta/Foto : Dok. GPriority

Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang mencapai Rp5.729.876.

Penetapan kenaikan UMP Jakarta 2027 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Jumat (20/11). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.

Pramono mengatakan, keputusan kenaikan upah minimum tersebut telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Menurut Pramono, kenaikan UMP Jakarta 2027 mencapai Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.

Ia menegaskan, penetapan upah minimum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kondisi dunia usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Pramono juga menjelaskan bahwa proses pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal bersama perwakilan buruh dan pengusaha.

“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono mengakui bahwa penetapan besaran UMP tidak selalu dapat memenuhi harapan seluruh pihak. Namun, pemerintah berupaya menjadi penengah antara kepentingan pekerja yang menginginkan peningkatan pendapatan dan pengusaha yang perlu menjaga keberlangsungan usahanya.

Dengan ditetapkannya UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dan iklim usaha di Ibu Kota.