Jakarta, GPriority.co.id – Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta pada Rabu (28/10), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, diwarnai ketegangan di depan Gedung UOB, kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Massa yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) tertahan barikade aparat TNI dan Polri. Di tengah situasi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki” sebagai simbol protes terhadap persoalan lingkungan dan kebijakan pemerintah.
Berdasarkan pantauan GPriority di lokasi demo, massa yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Komite Sadar Indonesia, dan elemen masyarakat lainnya tetap bertahan untuk menyampaikan aspirasi. Situasi sempat diwarnai aksi saling dorong ketika demonstran berupaya melewati barikade aparat.
Di tengah aksi tersebut, massa meneriakkan, “Revolusi, revolusi. Biarkan kami lewat.” Spanduk mengenai perlindungan hutan menjadi salah satu pesan utama demonstrasi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.
Selain tuntutan yang dibawa, demonstrasi 28 Oktober juga menarik perhatian karena sejumlah mahasiswa tidak mengenakan almamater kampus. Mereka memilih pakaian bebas, tetapi tetap membawa simbol dan bendera organisasi masing-masing.
Rafif Luqmanul Aziz, mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta sekaligus perwakilan Amnesty International Chapter UPN Veteran Jakarta, menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan meleburkan gerakan mahasiswa dengan masyarakat luas.
“Tentu itu memiliki alasan gitu. Masyarakat atau mahasiswa ingin melebur bersama masyarakat, melebur bersama rakyat, rakyat pinggir kota, melebur bersama rakyat-rakyat pekerja yang ada di Bundaran HI,” kata Rafif.
Rafif berharap pekerja di sekitar Bundaran HI dapat bergabung setelah menyelesaikan aktivitasnya. Menurut dia, pendekatan tersebut diharapkan membuat gerakan lebih inklusif dan tidak terbatas pada kalangan mahasiswa.
Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, menambahkan bahwa model aksi tanpa almamater juga menjadi upaya menguji pendekatan demonstrasi yang berbeda sekaligus mengantisipasi provokasi di antara peserta.
“Nah, sebenarnya itu memang sebuah tantangan. Tapi kita sudah menyiapkan mekanisme sih supaya kita bisa terhindar dari provokasi di antara kita,” ujar Fathimah.
Sebagai informasi, dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang bertanggung jawab, serta membenahi tata kelola lahan.
Kedua, memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik.
Ketiga, menurunkan biaya pendidikan dan memperluas akses layanan dasar.
Keempat, menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, memulihkan kebebasan berpendapat, menindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menegaskan, “Tuntutan ini adalah penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi,” sebagaimana diberitakan Liputan6.
Demonstrasi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda.
