18 Tahun Dinanti, Ini 5 Poin Penting UU Perampasan Aset yang Resmi Disahkan DPR

UU Perampasan Aset resmi disahkan pada Kamis (19/11) oleh DPR RI/Foto : Dok. DPR RI UU Perampasan Aset resmi disahkan pada Kamis (19/11) oleh DPR RI/Foto : Dok. DPR RI

Jakarta, GPriority.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11) kemarin.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah regulasi tersebut diperjuangkan selama 18 tahun. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah dan seluruh fraksi.

Habiburokhman menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR sejak Agustus 2025.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.

Menurutnya, UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan.

“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mekanisme hukum baru juga mencakup pendekatan tanpa putusan pidana atau non-conviction based, serta sistem pengelolaan aset terpadu berbasis teknologi informasi dan independen.

Poin-Poin Penting UU Perampasan Aset

Berdasarkan laporan ANTARA, terdapat sejumlah ketentuan penting dalam regulasi tersebut, antara lain:

1. Perampasan tanpa putusan pidana: Dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya. Nilai aset minimal Rp1 miliar.

2. Cakupan tindak pidana: Meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

3. Perlindungan pihak ketiga: Pemilik aset yang memperoleh harta secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian.

4. Pemulihan aset korban: Aset hasil tindak pidana dapat digunakan untuk mendukung pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

5. Pengawasan pengelolaan: Pengelolaan aset dilakukan badan yang dibentuk Presiden, dengan pengawasan oleh badan independen.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya agar regulasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan.

Meski telah disahkan, UU ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk. Ketentuan perampasan aset juga berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.