Jakarta,GPriority.co.id-Usai diresmikan dan melantik PJ Gubernurnya pada Desember 2022, Provinsi Papua Barat memiliki 5 agenda penting yang harus diselesaikan secara bersama-sama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.
“Yang pertama membentuk organisasi perangkat daerah dan membenahi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kompetensi. Dia mengatakan, perangkat daerah wajib dibentuk oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya paling lama tiga bulan dan pembenahan manajemen ASN paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam siaran persnya secara virtual, Kamis (5/1/2023).
Kedua, Pemprov Papua Barat Daya perlu mempersiapkan sarana dan prasarana pemerintahan. Hal itu seperti kondisi fisik gedung pemerintahan maupun peralatan perkantoran, termasuk rumah dinas pejabat. Ketiga, Suhajar mengingatkan komitmen pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat sebagai daerah induk dalam memberikan dana hibah untuk operasional DOB tersebut.
“Saya sampaikan pula kepada kawan-kawan bupati/wali kota yang hadir dalam rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, yang digelar secara daring, Rabu (4/1/2023).bahwa komitmen hibah untuk provinsi ini (diberikan) sesuai dengan kesepakatan sebelum pembentukan (Papua Barat Daya),” terang Suhajar.
Keempat, soal penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mini Tahun Anggaran 2022 dan APBD 2023. Kemudian agenda lainnya yang perlu diperhatikan jajaran Pemprov Provinsi Papua Barat Daya yakni membentuk Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Pj. gubernur, kata dia, perlu mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan majelis tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Paling lambat proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya sudah harus selesai pada Mei 2023.
Keenam menertibkan aset dan dokumen. Menurutnya, Pemprov Papua Barat Daya perlu mendata pengalihan aset maupun pinjam pakai baik dari provinsi induk maupun kabupaten/kota cakupan wilayah.
“Terakhir saya mendorong kawan-kawan di provinsi bersama-sama kabupaten/kota memastikan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Suhajar menutup siaran persnya. (Hs.Foto:Humas Kemendagri)
