Bogor, Gpriority.co.id – Guru besar serta universitas diharapkan mampu berkolaborasi bersama pemerintah, dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Salah satu kolaborasi tersebut ialah mewujudkan birokrasi berkualitas.
Berbicara dalam Workshop Reformasi Birokrasi Kolaborasi Mewujudkan Budaya Kerja Inovatif dan Pelayanan Publik Berkualitas, di Hotel Royal Padjadjaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Danton Ginting Munthe menyampaikan reformasi birokrasi adalah pilar penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan, mendorong inovasi, serta memastikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.
“Birokrasi yang efisien dan berintegritas merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya seperti dilansir laman Kemendes PDTT).
Menurutnya, terdapat beberapa peran yang dapat dilaksanakan perguruan tinggi, seperti menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta memberi solusi untuk masalah sosial secara logis dan realistis.
Melalui universitas pula transfer pengetahuan kebijakan publik selalu berkembang hingga menemukan formula yang tepat diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter wilayah masing-masing.
Terkait bidang pelayanan publik, perguruan tinggi menurutnya dapat diposisikan sebagai ‘lading inovasi, kreativitas, dan terobosan’ bagi lahirnya inovasi kebijakan publik yang melayani masyarakat, mudah, cepat, adaptif, dengan kemajuan teknologi dan bertumpu pada kearifan daerah.
Masyarakat maupun akademisi, jelasnya, dilibatkan secara aktif untuk bersama-sama pemerintah melakukan identifikasi, mengkaji, bahkan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga, akan berdampak positif bagi masyarakat termasuk mulai pengawasan dan pencegahan praktik-praktik korupsi.
Pemerintah, sebutnya, membutuhkan peran serta keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan serta mengetahui secara detail tentang harapan publik ke depan.
Selain workshop, pada kesempatan ini Dirjen PPKTrans melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dengan Mitra terkait. Di antaranya; Universitas Trilogi, Institut Pertanian Bogor, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.
Foto : Kemendes PDTT
